Belanja RAPBN 2023 Dianggarkan Rp 3.041,7 T, Ini Peruntukannya
Tangkapan layar, Presiden Joko Widodo soal RAPBN 2023/Iconomics
Presiden Joko Widodo memaparkan gambaran besar arsitektur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp 3.041,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp 2.230 triliun dan transfer ke daerah Rp 811,7 triliun.
Jokowi melanjutkan, untuk anggaran kesehatan pemerintah merencanakan sebesar Rp 169,8 triliun atau 5,6% dari belanja negara. Anggaran tersebut, akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi Covid-19, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kota/kabupaten di Indonesia dengan penguatan sinergi di berbagai institusi,” kata Jokowi dalam penyampaian APBN 2023 beserta nota keuangan di depan rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8).
Kemudian, kata Jokowi, untuk perlindungan sosial pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan serta memenuhi kebutuhan dasar mereka. Reformasi program perlindungan sosial juga diarahkan untuk memperbaiki basis data penerima, sehingga subsidi yang diberikan pemerintah dapat tepat sasaran, dan sesuai dengan target penerima manfaat.
Dari sisi peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), kata Jokowi, pemerintah telah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 608,3 triliun. Indonesia juga harus memanfaatkan bonus demografi untuk menghadapi disrupsi teknologi. Karena itu, SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, perlu disiapkan dengan menggunakan anggaran yang sudah dirancang.
Selain itu, kata Jokowi, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset serta inovasi.
“Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T); penguatan link and match dengan pasar kerja; pemerataan kualitas pendidikan; serta penguatan kualitas layanan PAUD,” ujar Jokowi.
Selanjutnya, kata Jokowi, untuk pembangunan infrastruktur pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 392,0 triliun yang diarahkan untuk mendorong penguatan penyediaan pelayanan dasar seperti, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi.
“Untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja kementerian/lembaga serta meningkatkan peran swasta. Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan,” tutur Jokowi.
