Jokowi Sebut APBN 2023 Sudah Dirancang untuk 5 Agenda Utama, Apa Saja?

Presiden Joko Widodo menyampaikan 5 agenda utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang telah dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan yang terjadi saat ini maupun di masa mendatang. Kebijakan fiskal pada 2023 akan diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Desain APBN 2023 harus senantiasa waspada, antisipatif, dan responsif  terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak. Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal yang memadai agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian,” kata Jokowi dalam penyampaian APBN 2023 beserta nota keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8).

Jokowi menuturkan, dari 5 agenda utama itu, pertama penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul yang produktif, inovatif dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, teknologi informasi, dan komunikasi.

Ketiga, kata Jokowi, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Keempat, pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis pada ekspor. Kelima, mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.

“Tahun 2023 merupakan momentum untuk melaksanakan konsolidasi fiskal yang berkualitas agar pengelolaan fiskal tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan kontra siklus dengan upaya pengendalian risiko pembiayaan,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, yang dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati. Reformasi fiskal di sisi penerimaan, juga dijalankan pemerintah dengan optimalisasi pendapatan yang ditempuh melalui penggalian potensi, optimalisasi pengelolaan aset, dan inovasi layanan.

Atas dasar tersebut, kata Jokowi, rasio perpajakan dapat meningkat dan memperkuat ruang fiskal, terutama dalam menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat. Dari sisi belanja, reformasi yang dijalankan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja yang ditempuh dengan pengendalian belanja yang lebih efisien, produktif, dan mampu menghasilkan multiplier effects terhadap perekonomian nasional.

“Inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara,” tutur Jokowi.