Berkomitmen Capai Emisi Nol Bersih, Ini Langkah-Langkah yang Telah Dilakukan Pemerintah
Tangkapan layar Kepala Pusat data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya/Iconomics
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemerintah berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih (NZE) pada 2060. Dalam hal itu, pemerintah disebut menghadapi beberapa tantangan untuk mengurangi tingkat emisi karbon di Indonesia.
Kepala Pusat data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya mengatakan, untuk sektor energi pemerintah berupaya menurunkan 349 juta ton emisi karbon dioksida atau CO2. Untuk mencapai target tersebut, membutuhkan kesadaran para pihak untuk bersama-sama dalam rangka menurunkan emisi karbon.
“Untuk bisa mencapai beberapa kontribusi. Dan kontribusi untuk NZE itu tidak hanya dari sektor energi. Ada sektor kehutanan, ada sektor-sektor lain, seperti itu,” kata Chrisnawan dalam acara Bisnis Indonesia Economics Outlook 2025 di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta, Selasa (10/12).
Menurut Chrisnawan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan emisi karbon di antaranya melalui pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), dan menggali potensi-potensi sektor EBT di Indonesia. Kendati demikian, pemerintah pun menyadari pemanfaatan sektor EBT saat ini memiliki harga yang cukup tinggi sehingga berpengaruh terhadap penggunaannya.
Tantangan berikutnya, kata Chrisnawan, pihaknya masih melihat sektor transportasi menjadi penyumbang emisi karbon sehingga pemerintah perlu mendorong peningkatan biodiesel dari 35% menjadi 45%. Alternatif penggunaan bahan bakar ramah lingkungan pun didorong dengan memanfaatkan pemakaian bioetanol 5% untuk kendaraan bermotor.
Namun, kata Chrisnawan, Kementerian ESDM menilai penggunaan bioetanol 5% terkendala dengan stok bahan dasar pembuatannya. Bioetanol dapat diproduksi dari berbagai tanaman seperti tebu, jagung, gandum, kentang, singkong, batang pisang, jerami gandum, jerami jagun, serat kelapa sawit, dan dedak.
Oleh karena itu, kata Chrisnawan, pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan pembangunan food estate di Papua. “Di samping juga security pangan, salah satunya adalah membuka juga perkebunan-perkebunan yang salah satunya 2 juta hektare di Papua. Di samping untuk food security, tapi juga untuk energy security. Ini yang juga sedang dilihat,” kata Chrisnawan.
Kemudian, kata Chrisnawan, pemerintah turut berusaha menurunkan emisi karbon melalui penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Namun, untuk saat ini Indonesia masih menjadi pasar dari kendaraan listrik (EV) walau pemerintah ingin menjadi pemain utama rantai pasok dari kendaraan listrik di dunia.
“Ini yang kita dorong bagaimana hilirisasi daripada mineral kita ini bisa dimanfaatkan di Indonesia. Kemudian tidak hanya berhenti di situ tapi hingga end product-nya bisa menghasilkan produk-produk, salah satunya adalah baterai. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Insentif, regulasi sudah ada, tetapi partisipasi dari badan usaha sangat diperlukan,” katanya.
