Haedar Nashir: Pers Harus Berani Kritis, Pemerintah Jangan Antikritik
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat (kiri) dan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir (tengah) dalam peringatan Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah 2026 di Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (13/08/2026)/Dok. Iconomics
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan pers memiliki posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, media tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang kritik, kontrol publik, sekaligus penyedia perspektif yang membantu masyarakat memahami persoalan bangsa.
Haedar menilai profesi wartawan merupakan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab besar karena informasi yang disampaikan pers dapat memengaruhi cara masyarakat melihat berbagai persoalan.
“Dunia wartawan, dunia pers adalah dunia yang mulia, karena kita ingin menampilkan berbagai informasi yang cover both sides. Alternatif narasi, informasi yang bisa diterima masyarakat, yang benar, yang baik, dan memberi arah pada kehidupan bersama,” kata Haedar saat memberikan orasi kebangsaan dalam peringatan Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah 2026 di Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (13/08/2026).
Menurut Haedar, tantangan pers saat ini semakin berat. Pers tidak lagi hanya berhadapan dengan tuntutan profesionalisme jurnalistik, tetapi juga harus menjaga independensi ketika industri media bersinggungan dengan kepentingan politik.
“Ketika pers menjadi industri dan juga beririsan dengan politik, tidak selalu mudah. Seperti kita harus mengayuh di antara banyak karang,” ujarnya.
Haedar yang pernah menjadi wartawan Majalah Suara Muhammadiyah dan aktif menulis di sejumlah media menilai, tantangan tersebut harus dijawab dengan kecerdasan, profesionalisme, serta keberpihakan pada kepentingan publik.
“Saya yakin dengan kecerdasan, dengan kepiawaian kita di dunia pers untuk tetap menyajikan informasi yang terbaik bagi masyarakat, bagi publik, sesulit apa pun kita akan bisa untuk menampilkan kebenaran,” katanya.
Haedar juga menyoroti pentingnya kritik pers terhadap pemerintah dan lembaga negara. Ia menegaskan kritik tidak semestinya dipandang sebagai ancaman, melainkan bagian dari mekanisme koreksi dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga independen, TNI, Polri, hingga berbagai institusi lainnya membutuhkan informasi dan kritik dari media.
“Saya yakin eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga auxiliary (independen), TNI, Polri, dan institusi lain di republik ini, bahkan di dunia internasional, selalu memerlukan informasi, masukan, kritik dari media massa,” kata Haedar.
Oleh karena itu, ia meminta para elit politik dan penyelenggara negara membangun budaya keterbukaan terhadap pers. Menurut Haedar, bangsa tidak akan berkembang tanpa ruang bagi kritik, masukan, dan perbedaan perspektif.
“Tinggal kesadaran elit kita untuk mau terbuka, mau peduli, mau berbagi. Itu harus terus menjadi ekosistem kita di dunia pers,” ujarnya.
Meski mendorong kebebasan pers, Haedar mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus berjalan beriringan dengan etika jurnalistik. Pers, kata dia, tetap harus mengedepankan kebenaran, kepentingan publik, serta nilai-nilai kebangsaan.
“Semangat kita adalah semangat untuk menampilkan kebenaran, kebaikan, dan hal-hal yang penting untuk kepentingan bangsa dan negara,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Haedar juga mengajak seluruh elemen bangsa membangun kebersamaan yang tidak berhenti pada simbol, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata.
Ia menegaskan Muhammadiyah akan terus berkontribusi melalui berbagai gerakan dan program untuk kepentingan bangsa, termasuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan mampu bersaing dengan negara lain.
“Mari kita tata kehidupan kebangsaan ini sesuai dengan prinsip dasar konstitusi. Kemudian juga kebersamaan yang dibangun untuk sesuatu yang lebih produktif, bukan sekadar kebersamaan yang sifatnya simbolik,” kata Haedar.
Haedar menilai kritik dari organisasi masyarakat, akademisi, media, maupun kelompok masyarakat sipil terhadap pemerintah, DPR, dan lembaga penegak hukum merupakan bagian penting dari proses memperbaiki kehidupan berbangsa.
“Ketika ormas keagamaan, dunia akademik atau kampus, dunia pers atau media memberi kritik terhadap langkah-langkah pemerintah, DPR, lembaga hukum, peradilan, dan sebagainya, semuanya itu ingin membawa bangsa ini menjadi lebih maju,” ujarnya.
