Inilah Hasil Penelusuran ICW Soal Dana Publik yang Mengalir ke Influencer

“Kami menemukan ada 68 paket pengadaaan dengan kata kunci media sosial dengan total anggaran Rp1,16 triliun. Sementara aktivitas lainnya tidak diketahui secara rinci portal/lokasinya,” jelasnya.

Adapun K/L yang telah melakukan pengadaan terbanyak untuk kegiatan berbasis digital yakni Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dengan 44 paket pengadaan, kemudian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar 17 paket. Sementara K/L yang telah mengeluarkan total belanja terbesar adalah Kepolisian RI dengan total anggaran sebesar Rp937 miliar.

Sementara itu, total anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer mencapai Rp90,45 miliar. Instansi yang paling gencar menggaet jasa para influencer adalah Kemenpar sebanyak 22 paket pengadaan. Egy mencatatkan pelibatan influencer dalam sosialisasi kebijakan pemerintah baru mulai marak sejak 2017.

“Contohnya, dari Kemendikbud ada paket yang melakukan pengadaan sosialisasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) melalui influencer media sosial senilai Rp117,7 juta,” katanya.

“Kemenpar juga menggunakan jasa influencer. Misalnya untuk paket branding pariwisata melalui international online influencers dengan nilai cukup besar, mencapai Rp5 miliar,” tambahnya.

Egy menegaskan bahwa pemerintah harus lebih transparan menginformasikan kepada publik mengenai besaran dana masyarakat yang digelontorkan untuk mensosialisasikan program-program pemerintah. Selain itu, ia menambahkan bahwa para influencer pun harus bertanggung jawab dengan memberi disclaimer atas kegiatan/postingan yang merupakan hasil bayaran atau dukungan dari pemerintah.

“Tren penggunaan influencer dikhawatirkan dapat membawa pemerintah pada kebiasaan mengambil jalan pintas. Misalnya guna memuluskan sebuah kebijakan publik yang tengah disusun maka pemerintah menggunakan jasa influencer untuk mempengaruhi opini publik,” pungkasnya.