Komisi XI DPR Pilih Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Usung Sinergi Fiskal-Moneter
Thomas Djiwandono memaparkan visi dan misinya dalam uji kelayakan dan kepatutan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Komisi XI DPR RI, Senin (26/1). Thomas yang saat ini sebagai Wakil Menteri Keuangan dipilih secara aklamasi oleh Komisi XI, menyingkirkan dua pesaing lainnya/Foto: Youtube
Komisi XI DPR RI resmi memilih Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Senin (26/1), menyingkirkan dua calon lainnya.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan yang digelar pada hari yang sama, keponakan Presiden Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan itu menekankan pentingnya sinergi kebijakan, khususnya antara kebijakan fiskal dan moneter, serta koordinasi dengan otoritas keuangan lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Namun, gagasan tersebut memantik pertanyaan: apakah sinergi itu berpotensi menjadi bentuk lain dari intervensi terhadap independensi kebijakan moneter?
Thomas mengusung lima strategi tematik yang ia sebut sebagai “strategi GERAK”, yakni Governance kebijakan yang kuat dan kredibel, Efektivitas kebijakan, Resiliensi sistem keuangan, Akselerasi sinergi fiskal–moneter dan sektor keuangan, serta Keberlanjutan transformasi keuangan. Kelima tema ini bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara adaptif dan lincah (agile).
“Saya ingin menekankan bahwa tema-tema tersebut di dalam ruang lingkup di mana independensi bank sentral tetap dipertahankan, di mana BI tetap independen menjalankan kebijakannya, tetap prudent dan terukur dalam koridor mandatnya. Artinya sinergi dengan stakeholder lain, sinergi dengan fiskal, sinergi dengan OJK dan lembaga keuangan lainnya itu tidak mengurangi independensi Bank Indonesia,” ujarnya menepis keraguan akan independensi bank sentral.
Governance, katanya, dapat dipandang sebagai fondasi. Menurutnya, regulasi yang ada, mulai dari independensi Bank Indonesia sejak 1999 hingga Undang-Undang P2SK Tahun 2023, telah memberikan dasar yang kuat bagi tata kelola kebijakan yang kredibel.
Thomas mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju pada 2045. Untuk mencapainya, pertumbuhan ekonomi harus tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Mesin pertumbuhan, yakni fiskal, moneter, sektor keuangan, dan iklim investasi, menurut Thomas, harus bergerak bersama. Dengan demikian, sektor-sektor bernilai tambah tinggi, memiliki multiplier effect besar, resilien, dan padat karya dapat tumbuh selaras sehingga pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai.
Dalam konteks sinergi kebijakan, jelasnya, terdapat tiga pilar utama menuju negara maju, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas nasional. Pertumbuhan ekonomi tercipta melalui penciptaan likuiditas bagi aktivitas ekonomi, suku bunga yang lebih kompetitif, serta dorongan agar lembaga keuangan mendukung ekspansi dunia usaha dan UMKM. Pemerataan pembangunan memerlukan optimalisasi peran APBN. Sementara itu, stabilitas nasional dicapai melalui sinergi Bank Indonesia dan pemerintah dalam pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, stabilisasi harga pangan, serta penguatan koordinasi pusat dan daerah.
“Sekali lagi saya tekankan bahwa sinergitas tersebut tidak mengurangi independensi masing-masing lembaga,” ujarnya.
Bank Indonesia, jelasnya, memiliki mandat sebagai otoritas moneter, sistem pembayaran, makroprudensial, lender of last resort, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai amanat UU P2SK. Otoritas fiskal melalui Kementerian Keuangan mengelola keuangan negara, kebijakan sektor keuangan, serta dukungan pembiayaan.
Thomas mengatakan sinergi fiskal–moneter yang ia maksudkan berbeda dengan burden sharing pada masa pandemi. Saat ini, sinergi difokuskan pada pengelolaan likuiditas dan suku bunga dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Ia mengatakan penurunan BI Rate yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir memang mendukung pertumbuhan, namun terdapat time lag dalam transmisi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan likuiditas agar kebijakan suku bunga lebih efektif. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan excess reserves memiliki korelasi tinggi dengan pertumbuhan kredit, sehingga jalur transmisi melalui uang beredar patut dipertimbangkan secara serius.
Menurut Thomas, sinergi antara penurunan suku bunga dan pengelolaan likuiditas, termasuk penempatan dana pemerintah, terbukti menopang pertumbuhan kredit, khususnya kredit investasi. Ke depan, pendalaman pasar keuangan, penguatan intermediasi, basis pendanaan, dan inklusi keuangan menjadi kunci resiliensi jangka panjang.
Khusus untuk inklusi keuangan, Thomas menawarkan konsep financial security. “Kita ada istilah ketahanan pangan, ada istilah ketahanan energi. Tetapi, alangkah baiknya kalau kita secara bersama memikirkan ketahanan sektor keuangan, dalam hal ini financial security. Saya merasa bahwa ini cukup diperlukan kalau kita mau bukan hanya tumbuh secara lebih cepat, tetapi juga berkelanjutan,” ujarnya.
Thomas menekankan tiga poin untuk akselerasi sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Pertama, sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter, khususnya dalam penetapan suku bunga serta koordinasi pengelolaan utang dan pasar Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Kedua, penguatan peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Ketiga, penguatan kebijakan pembiayaan pembangunan.
Ia mengatakan sinergi ini pada dasarnya telah terbangun, namun masih memiliki ruang untuk dipercepat, diperluas, dan diperkuat. Dalam kerangka tersebut, Bank Indonesia dapat menjalankan kebijakan moneter dan makroprudensial yang lebih ekspansif. Kementerian Keuangan terus meningkatkan produktivitas pengelolaan kas negara. Otoritas Jasa Keuangan memberikan insentif bagi perbankan, sementara Lembaga Penjamin Simpanan menjaga kepercayaan masyarakat melalui stabilitas sistem keuangan.
Sinergi fiskal dan moneter juga menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai risiko. Jika menilik pengalaman pada masa pandemi COVID-19, KSSK telah memainkan peran strategis melalui skema burden sharing dan ekspansi fiskal yang efektif. Saat ini, sinergi tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah yang melibatkan seluruh anggota KSSK, antara lain program ketahanan pangan, perumahan, dan pendidikan.
“Saya kembali menekankan kata-kata adaptif dan agile atau lincah tadi. Jadi, kalau kita melihat tiga fungsi dasar Bank Indonesia, di level moneter, yaitu pendalaman pasar valas dan instrumen valas. Kementerian Keuangan dapat menopang hal ini melalui kebijakan-kebijakan seperti DHE atau penerbitan instrumen surat utang berharga lain supaya rupiah kita tambah baik. Dengan sinergi itu kebijakan moneter untuk pertumbuhan ekonomi juga akan lebih terbuka. Pun demikian di sistem pembayaran maupun makroprudensial,” paparnya.
Untuk aspek keberlanjutan, Thomas memaparkan tiga program kunci, yaitu implementasi Undang-Undang P2SK, percepatan transformasi digital di sektor keuangan, dan penguatan inklusi keuangan. Dalam konteks inklusi, fokus ke depan adalah peningkatan peran UMKM, serta pemberian dukungan yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku UMKM melalui berbagai instrumen kebijakan, baik dari pemerintah maupun otoritas sektor keuangan lainnya.
