OJK Kembali Cabut Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura

Kantor OJK/Istimewa
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Sarana Riau Ventura (PT SRV), perusahaan modal ventura kedua yang dihukum OJK dalam dua bulan terakhir.
Sebelumnya pada 12 Desember 2024, OJK mencabut izin usaha PT Sarana Sultra Ventura (PT SSV).
PT Sarana Riau Ventura (PT SRV) yang beralamat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dicabut izin usahanya melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.06/2025 tanggal 16 Januari 2025.
“Pencabutan ini dilakukan mengingat PT SRV tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai ekuitas minimum sampai dengan tanggal jatuh tempo Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha berakhir,” jelas Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, M. Ismail Riyadi dalam keterangan pers, Senin (20/1).
Sebelum keputusan pencabutan izin usaha, PT SRV telah dikenakan sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha atas pelanggaran ketentuan terkait ekuitas minimum.
OJK, jelas Ismail, telah memberikan waktu yang cukup bagi PT SRV untuk melaksanakan langkah-langkah strategis guna pemenuhan ketentuan ekuitas minimum sebagaimana tertuang dalam rencana pemenuhan.
“Namun, sampai dengan batas waktu yang telah disetujui, tidak terdapat penyelesaian permasalahan atas pemenuhan ketentuan ekuitas minimum dimaksud,” ujarnya.
Ismail mengatakan, pencabutan izin usaha PT SRV dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri modal ventura yang sehat dan terpercaya serta melindungi konsumen.
Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, PT SRV dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan modal ventura.
Perusahaan ini juga diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: menyelesaikan hak dan kewajiban Debitur, Kreditur dan/atau pihak lainnya.
Kemudian, menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran PT SRV serta membentuk Tim Likuidasi.
Perusahaan juga wajib memberikan informasi secara jelas kepada Debitur, Kreditur dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.
Selain itu, PT SRV juga harus menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan Nasabah di Internal Perusahaan; dan melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“PT SRV dilarang untuk menggunakan kata ventura atau ventura syariah, dalam nama Perusahaan,” pungkas Ismail.