Pemerintah Dorong Korporasi Petani dan Nelayan untuk Penguatan Ketahanan Pangan

Pemerintah akan terus mendorong korporasi petani dan nelayan sebagai upaya menjaga penguatan ketahanan pangan nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kerja sama antar-daerah dalam pemenuhan pangan, penguatan cadangan pangan, implementas sistem res gudang, fasilitasi pembiayaan sektor pangan lewat kredit usaha rakyat (KUR) dan lain-lain.

“Berbagai kebijakan ketahanan pangan terus didorong oleh pemerintah, sehingga sektor pertanian diharapkan bisa tumbuh antara 3,6% hingga 4% di 2022,” kata Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar berjudul Strategy, Implementasi dan Tantangan Sektor Pangan Indonesia Pasca-Launching Id Food yang digelar The Iconomics, Rabu (16/3).

Airlangga mengatakan, pemerintah terus melihat kontribusi badan usaha milik negara (BUMN) sektor pangan untuk menguatkan ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19. Caranya dengan mendorong penyediaan pangan, pendistribusian, dan pola konsumsi untuk terus dimonitor serta mempersiapkan teknologi produksi, distribusi, dan konsumsi.

“Sisi holding BUMN pangan yaitu menjadi perusahaan produsen pangan nasional yang berkualitas, holding pangan diharapkan terus melakukan transformasi bisnis dan fokus kepada economic of skill dan juga rantai nilai, sehingga komoditas inti utama seperti beras, jagung, gula, ikan, garam, unggas, dan sapi, bisa tersedia,” ujar Airlangga.

Di samping itu, kata Airlangga, pemerintah juga terus berupaya mendorong program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Buktinya pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 sebesar 3,7% secara tahunan (yoy).

“Program PEN terus didorong dan inflasi bahan pangan di 2021 terjaga di level 3,2%. Sektor pertanian mampu tumbuh positif di level 1,84% dan nilai tukar petani juga mengalami kenaikan, di mana Januari 2022 angkanya di atas 100 yaitu 108,67,” kata Airlangga.

Sektor pertanian, kata Airlangga, berperan penting dalam ketahanan pangan terutama yang menyangkut dengan ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan kualitas pangan. Karena itu, pemerintah akan terus mendukung upaya dan langkah untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah terus melakukan kebijakan termasuk penyederhanaan perizinan, pembentukan badan pangan nasional, pembentukan holding BUMN Id Food, dan sinergi BUMN untuk distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit,” katanya.