Perry Pangkas BI Rate dan Purbaya Banjiri Likuiditas ke Bank, Eh, Pertumbuhan Kredit Malah Melambat

Meski Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuan hingga 125 basis poin (bps) dalam setahun terakhir, laju penurunan suku bunga deposito dan kredit masih berjalan lamban. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit kembali melambat pada Oktober 2025.

Padahal, kebijakan moneter longgar Bank Indonesia juga diikuti dengan langkah pemerintah yang mengguyur likuiditas ke perbankan melalui penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank BUMN.

Apa yang salah?

Dalam sejumlah konferensi pers beberapa bulan terakhir, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo selalu menegaskan bahwa penurunan BI Rate yang agresif telah ditransmisikan dengan baik ke pasar uang, tetapi belum ke suku bunga deposito dan kredit perbankan.

Ia menyampaikan bahwa suku bunga INDONIA turun sebesar 203 bps dari 6,03% pada awal 2025 menjadi 4,00% pada 18 November 2025. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan juga menurun masing-masing sebesar 254 bps, 256 bps, dan 257 bps sejak awal 2025 menjadi 4,62%; 4,65%; dan 4,69% pada 14 November 2025. Imbal hasil SBN tenor 2 tahun turun 226 bps dari 6,96% menjadi 4,70%, sementara tenor 10 tahun turun 113 bps dari puncaknya 7,26% menjadi 6,13%.

Dibandingkan dengan penurunan BI-Rate sebesar 125 bps, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun sebesar 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Oktober 2025. Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat, yaitu sebesar 20 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 9,00% pada Oktober 2025.

“Jadi, yang menjadi masalah, isu yang terus jadi koordinasi dengan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) adalah, kenapa suku bunga perbankan baik deposito maupun kredit turunnya kok lambat?” kata Perry.

Ia kemudian memaparkan penyebabnya. Menurut Perry, penurunan suku bunga deposito lambat antara lain karena adanya special rate yang diberikan kepada deposan-deposan besar yang mencapai 27% dari total DPK bank.

Menariknya, di antara deposan besar tersebut, Perry mengungkapkan terdapat kementerian/lembaga, non-BUMN, industri keuangan non-bank (IKNB), dan pihak swasta.

Perry mengatakan, deposan-deposan ini dananya besar sehingga kemudian meminta suku bunga spesial kepada perbankan.

“Nah, dalam koordinasi KSSK itu tentu saja ini dibahas bersama,” ujarnya.

Namun, KSSK—yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS—hanya bisa “mengimbau dan meminta para deposan besar” agar menurunkan tuntutan bunga spesial.

“Dan ini juga sudah terjadi, tapi belum penuh. Spesialnya sudah turun, tapi itu saja masih bisa diturunkan kembali,” kata Perry.

Ia menekankan bahwa bila bunga spesial turun, suku bunga kredit akan lebih mudah mengikuti. Namun, ia mengingatkan bahwa penurunan bunga kredit tidak hanya dipengaruhi oleh bunga deposito. Faktor lain yang dipertimbangkan perbankan adalah “biaya overhead dan margin untuk risiko.”

Kebijakan moneter longgar BI juga diperkuat dengan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang diarahkan untuk mendorong kredit perbankan. Hingga minggu pertama November 2025, total insentif KLM mencapai Rp404,6 triliun, disalurkan kepada bank BUMN (Rp179,4 triliun), BUSN (Rp179,9 triliun), BPD (Rp39,3 triliun), dan KCBA (Rp6 triliun). Sektornya meliputi pertanian, perdagangan, manufaktur, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, transportasi, pergudangan, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, ultra mikro, dan sektor hijau.

Implementasi KLM berbasis kinerja yang berlaku 1 Desember 2025 diperkirakan memberikan tambahan insentif sekitar Rp18,5 triliun.

Likuiditas perbankan makin berlimpah setelah pemerintah menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sebelumnya berada di BI ke bank-bank BUMN sejak 12 September lalu.

Karena itu, jelas Perry, dari sisi penawaran sudah tidak ada masalah lagi.

“Langkah selanjutnya, koordinasi fiskal dan moneter menjadi penting, bagaimana mendorong permintaan kredit dari sektor riil dan menurunkan undisbursed loan,” ujarnya.

Perry menjelaskan bahwa dalam RDG November, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pemerintah mempercepat ekspansi pengeluaran, tidak hanya belanja kementerian/lembaga, tetapi juga belanja program pelindungan sosial.

“Dengan ekspansi fiskalnya ini diharapkan konsumsi masyarakat, investasi dunia usaha dan juga produksi dari dunia usaha meningkat, sehingga meningkatkan permintaan kredit dari sektor riil dan diharapkan penyaluran kredit dari perbankan bisa meningkat ke depannya,” ujarnya.

Pertumbuhan kredit perbankan pada Oktober 2025 tercatat 7,36% (yoy), melambat dari 7,70% (yoy) bulan sebelumnya. Pelemahan ini terjadi karena permintaan kredit yang belum kuat, dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih menahan ekspansi (wait and see), optimalisasi pembiayaan internal korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi.

Fasilitas kredit yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada Oktober 2025 masih besar, yakni Rp2.450,7 triliun, atau 22,97% dari plafon kredit tersedia.