Tindak Lanjut Arahan Prabowo, PLN Berkomitmen Kurangi Penggunaan BBM pada Sektor Kelistrikan
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Senin (13/4).
PT PLN (Persero) berkomitmen mengurangi ketergantungan pada energi berbasis impor dan menggantikannya dengan energi berbasis domestik, termasuk menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dalam sistem ketenagalistrikan nasional.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan dalam Rapat Kerja Pemerintah pada 8 April 2026, Presiden Prabowo Subianto menekankan delapan program prioritas, di mana salah satu yang paling strategis bagi PLN adalah penguatan kemandirian energi nasional.
“Ini menjadi topik utama dalam percepatan transisi energi, bukan hanya bergeser dari fosil ke renewable energy, tapi lebih penting lagi adalah kemandirian energi, swasembada energi, energy security. Bagaimana mengubah energi yang berbasis pada impor dan digantikan dengan energi yang berbasis pada kekuatan domestik,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Senin (13/4).
Sebagai langkah konkret, ia mengungkapkan pada semester I 2026 terdapat 21 proyek PLTS serta PLTS yang terintegrasi dengan Battery Energy Storage System (BESS) yang siap dieksekusi. Program ini akan diperluas dengan proyek-proyek skala besar untuk menurunkan konsumsi BBM yang masih berbasis impor, sekaligus menekan biaya energi dan mendorong peralihan ke energi yang lebih murah dan ramah lingkungan.
PLN juga menyiapkan peluncuran Bundling Project Giga One (Green Integrated Gigawatt Acceleration) mulai 2026, yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan, menurunkan biaya pokok produksi (BPP), serta meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT).
Dengan program tersebut, PLN menilai penguatan energy security juga akan mengakselerasi pengembangan energi hijau serta memperbaiki iklim investasi melalui green investment.
“PLN juga sudah merencanakan mengurangi konsumsi BBM di sektor ketenagalistrikan pada 741 lokasi pembangkit listrik tenaga diesel dengan total ada sekitar 2.139 mesin diesel,” ujarnya.
Hal tersebut, jelasnya, dilakukan dengan mempertimbangkan potensi energi lokal seperti mikrohidro. Apabila tidak tersedia, maka akan dikembangkan PLTS yang dilengkapi BESS.
Pada intinya, tegas Darmawan, PLN secara bertahap dan dalam waktu secepat mungkin, dengan seluruh kemampuan yang dimiliki, termasuk melalui kemitraan dengan para mitra potensial secara transparan, kredibel, kompetitif, dan efisien, akan mengurangi penggunaan energi yang masih berbasis impor dan energi mahal, yaitu BBM.
Upaya ini dilakukan dalam jangka pendek hingga menengah, sehingga tidak hanya meningkatkan energy security, tetapi juga menurunkan biaya energi. Selain itu, langkah tersebut juga menjadi bagian dari percepatan pergeseran dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan.
Pada kesempatan tersebut, Darmawan mengakui salah satu tantangan utama dalam transisi energi adalah mismatch antara lokasi potensi energi baru terbarukan (EBT) dengan pusat permintaan listrik.
“Kalau membangun pembangkit fosil saja, ya pembangkitnya lokasinya di dekat demand. Tetapi ini (pengembangan EBT) ada mismatch,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI.
Dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional, PLN merencanakan pembangunan green enabling supergrid dengan kapasitas sekitar 48.000 kilometer sirkuit transmisi. Infrastruktur ini dirancang untuk menyalurkan daya dari sumber-sumber EBT yang umumnya berada di wilayah terpencil menuju pusat-pusat permintaan listrik.
Melalui RUPTL 2025–2034, dari total tambahan kapasitas sebesar 69,5 gigawatt (GW), sekitar 76 persen akan berasal dari pembangkit energi baru dan terbarukan, termasuk nuklir dengan rencana kapasitas sekitar 500 megawatt (MW), serta sumber EBT lainnya seperti tenaga bayu, surya, panas bumi, dan hidro.
Selain itu, pengembangan sistem kelistrikan juga akan diperkuat dengan penambahan Battery Energy Storage System (BESS) dalam skala besar. PLN mencatat bahwa dalam dua tahun terakhir, biaya teknologi BESS mengalami penurunan signifikan sehingga semakin kompetitif secara keekonomian untuk diimplementasikan.
