Susul El Salvador, Paraguay Mempertimbangkan untuk Melegalkan Bitcoin
CEO Indodax Oscar Darmawan/ist
“Bitcoin dipercaya juga bisa menekan laju inflasi. Karena sudah terbukti menjadi nilai lindung inflasi yang baik, terutama saat Pandemi. Negara-negara berkembang sulit menahan laju inflasi, apalagi di tengah pandemi seperti ini,” sebutnya.
Oscar Darmawan menyebutkan, nantinya, mungkin saja akan ada negara lain yang akan mempertimbangkan Bitcoin dan menerapkannya seperti apa yang dilakukan El Salvador.
“Karena Bitcoin yang mengadopsi teknologi blockchain bisa mengatasi permasalahan finansial negara berkembang dan negara miskin yang ada di seluruh dunia,” kata Oscar Darmawan.
Di sisi lain, para developer blockchain di seluruh dunia juga sedang gencar melakukan sosialisasi tentang Bitcoin, aset kripto dan blockchain itu sendiri. Baru-baru ini, The Crypto Council for Innovation (CCI) akan meluncurkan ‘B World’. Hal itu dilakukan untuk menepis persepsi yang salah mengenai Bitcoin kepada orang-orang di seluruh dunia.
Jack Dorsey, CEO Twitter dan Square Inc. menjadi salah seorang pembicara dalam acara tersebut, pada 24 Juni 2021. Sebelumnya, dia menyampaikan keseriusannya terhadap Bitcoin dan siap meninggalkan Twitter dan Square Inc, bila diperlukan.
“Dalam proyeksi B World, Bitcoin adalah kekuatan positif di dunia karena bisa meningkatkan akses dan peluang keuangan. Tetapi, ada beberapa jaringan yang kompleks membuat Bitcoin sulit dipahami pada awalnya, Ini akan menjadi fokus mereka,” kata Oscar Darmawan.
Oscar Darmawan juga mengungkapkan bahwa para developer di seluruh dunia juga akan semakin banyak menggunakan Bitcoin dan teknologi blockchain sebagai inovasi. Ini dilakukan demi sistem keuangan dan kehidupan yang lebih baik.
Terkait kritpo sebagai alat pembayaran di sejumlah negara, di Indonesia sendiri sudah ditegaskan oleh Bank Indonesia dalam berbagai kesempatan bahwa kripto termasuk Bitcoin tidak akan bisa menjadi alat pembayaran di Indonesia. Undang-undang mengenai mata uang menegaskan bahwa hanya rupiah yang jadi alat pembayaran yang sah (legal tender) di Indonesia.
Meski demikian, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan sudah mengakomodasi kripto sebagai komoditas tak berwujud yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka. Karena itu, pengawasan dan pengaturannya pun kini berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), lembaga di bawah Kementerian Perdagangan. Menteri Perdagangan Menteri Perdagangan M. Luthfi dalam sebuah diskusi virtual Kamis (17/6) menyatakan bahwa kripto adalah bagian dari ekonomi digital.
Halaman Berikutnya