Bappisus, Sangkil dan Mangkus untuk Kesejahteraan Rakyat

ADA penilaian negatif di masyarakat, semakin banyak badan atau lembaga, maka anggaran negara akan tambah boros. Pun halnya dengan aturan, memunculkan tumpang tindih kewenangan. Satu lagi, ada sarkasme, badan atau lembaga baru akan menjadi tempat penampungan tim sukses.

Anggapan itu bisa jadi ada benarnya, karena publik menilai berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Badan atau lembaga non-struktural yang dibentuk pemerintah selama ini tidak tampak kinerjanya dan justru malah tumpang tindih dengan kementerian dan lembaga lainnya.

Begitu juga ketika Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi (BPPI) yang kemudian bersalin nama menjadi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) berdasar Peraturan Presiden No. 159 Tahun 2024. Nada miring menyertainya. Itu wajar.

Bappisus menjadi lembaga di bawah kepresidenan bersama Kantor Staf Presiden, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Sekretaris Kabinet, Dewan Ekonomi Nasional, Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden.

Harus Sangkil dan Mangkus
Bappisus kini dituntut selain berfungsi secara ideal, juga harus membuktikan kepada publik di era Presiden Prabowo Subianto lembaga yang baru dibentuk ini benar-benar sangkil (efisien) dan mangkus (efektif). Bukan tempat pemborosan anggaran dan menampung tim sukses.

Bila penilaian miring publik ini terbantahkan dengan personel yang profesional dan kinerja yang terukur, masyarakat akan percaya dan dukungan publik dengan sendirinya akan mengalir. Publik, seperti lembaga swadaya masyarakat tidak hanya percaya tetapi juga dapat mendukung dengan informasi dan data yang akurat dan teruji.

Bappisus yang berfungsi memastikan setiap proses berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, harus dapat diwujudkan dalam bentuk keadilan dan kesejahteraan. Karena Bappisus adalah motor pengawasan strategis yang dituntut mampu mempercepat capaian program pembangunan serta menutup celah terjadinya penyimpangan.

Korupsi jelas-jelas tidak hanya membuat pembangunan tidak mencapai target tetapi juga membuat masyarakat Indonesia dendam kepada pejabat dan elite politik. Masyarakat bisa dikata, saat ini tidak percaya kepada siapapun.

Dampak akhirnya frustrasi, depresi dan akhirnya diwujudkan dengan unjuk rasa anarkis. Ini adalah wujud dari pelampiasan masyarakat kepada ketidakpercayaan akut kepada elite di negara ini.

Sesuai visinya, Bappisus adalah “mewujudkan pembangunan nasional yang terarah, berkeadilan, dan bersih dari penyalahgunaan”, tidak sekadar janji, target, kredo atau frasa indah melainkan harus segera diwujudkan.

Dengan ada kata ‘investigasi’, lembaga ini harus benar-benar fungsional dan hasilnya tidak hanya sebentuk rekomendasi dan laporan tetapi dapat dieksekusi sehingga pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga tepat guna serta sesuai dengan kepentingan rakyat.

Harapan Publik
Saya yakin Presiden akan mengoptimalkan Bappisus. Presiden berkaca pada sepuluh tahun terakhir yang banyak sekali penyimpangan sehingga pembangunan tidak efektif dan efisien. Buktinya pertumbuhan ekonomi yang tidak bergerak dan lebih rendah dari zaman Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pertama, Bappisus akan efektif dan efisien serta bermanfaat bagi publik jika bekerja sebagai pengawas yang independen dalam menelisik program-program pembangunan nasional dan daerah.

Kedua, Bappisus juga harus bisa mengorkestrasi koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Justru jangan sampai antarlembaga tersebut tumpang tindih dan saling menihilkan dengan ego sektoral.

Ketiga, meningkatkan transparansi penggunaan anggaran negara, terutama pada proyek-proyek strategis.

Keempat, ini yang penting menindaklanjuti temuan investigasi terkait indikasi korupsi, penyalahgunaan wewenang, maupun ketidaksesuaian kebijakan dengan rencana pembangunan.

Kelima, menghadirkan sistem informasi berbasis data real time untuk memantau capaian pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, saya yakin kelima upaya ini dapat dilakukan dengan cepat. Masyarakat tidak harus menunggu lama merasakan dampaknya.

Saya hanya bisa berpesan jangan kecewakan masyarakat dengan pembentukan lembaga yang banyak tetapi nirmanfaat. Misalnya Kantor Staf Kepresiden yang awalnya diharapkan bisa menjadi solusi bagi masyarakat justru menjadi masalah tersendiri dan akhirnya kepercayaan masyarakat menjadi luntur.

Saatnya Presiden Prabowo mengembalikan kepercayaan publik atas lembaga-lembaga negara. Publik sangat menaruh kepercayaan tinggi kepada Presiden. Dan ini adalah modal ideal untuk mengoptimalkan Bappisus menjadi lembaga prestisius dan juga disegani.