Anggota Komisi II DPR Usulkan Pembentukan Pansus untuk Usut Dalang Pagar Laut

0
19
Reporter: Wisnu Yusep

Komisi II DPR menilai keberadaan pagar laut di kawasan Tangerang, Banten sudah meresahkan dan membuat kegaduhan di publik. Sehingga, Komisi II mengusulkan agar dibentuk panitia khusus untuk mengusut dalang adanya pagar laut itu.

“Pagar laut ini sudah sangat menjadi perhatian publik dan memunculkan kegaduhan. Beruntung Presiden Prabowo segera memerintahkan pembongkaran, sehingga niat atas pembuatan pagar laut itu terpatahkan,” kata Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh di Jakarta, Selasa (21/01/2025).

Menurut dia, kegaduhan yang terjadi atas pagar laut itu juga tak hanya berimbas pada berbagai isu liar. Pagar laut tersebut juga akan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam hal pemberian izin pengelolaan ruang laut, tanah hingga penegakan hukum.

Apalagi, kata dia, pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid yang mengungkap pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer itu juga sudah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Ini, kata dia, secara jelas telah membuktikan terjadinya pelanggaran atas pengelolaan wilayah laut untuk kepentingan bisnis.

Baca Juga :   Jaksa Agung Diminta Perintahkan Kejati Banten Tuntaskan Kasus Pengadaan Lahan di Serang

Hal itu juga, kata dia, diperkuat dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang menegaskan pagar laut di perairan Tangerang, Banten tersebut adalah ilegal.

Terbaru, usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri KKP menyampaikan pembongkaran pagar laut itu akan dilaksanakan Rabu (22/01/2025) bersama TNI AL.

Seharusnya, lanjut dia, HGB diterbitkan setelah reklamasi dilakukan dan melalui permohonan. Maka adanya 263 bidang tanah di atas pagar laut di Tangerang yang punya sertifikat HGB yang dimiliki beberapa perusahaan tentu menurutnya menjadi tanda tanya besar.

“Ini sejarah baru dimana HGB muncul sebelum reklamasi yang notabenenya harus melalui berbagai syarat, salah satunya izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut oleh KKP. Karenanya saya mendorong dibentuk Pansus DPR terhadap pagar laut Banten ini,” kata dia.

Leave a reply

Iconomics