Anggota Komisi VIII Ini Minta Kemensos Cegah Politisasi Bansos di Pilkada 2024

Kementerian Sosial diminta mencegah antuan sosial (bansos) dimanfaatkan untuk kepentingan alat politik oleh pihak tertentu. Apalagi momentum pelaksanaan Pilkada 2024 seperti saat ini, berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos untuk menang.

“Kita tahu sekarang lagi Pilkada sangat ramai, ujung-ujungnya kalau itu dikasih sembako dan sebagainya itu berpengaruh terhadap bagaimana memilih memimpin yang terbaik di masing-masing daerah, baik bupati, kemudian gubernur,” kata anggota Komisi VIII DPR I Ketut Kariyasa Adnyana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).

Kariyasa mengatakan, program seperti bansos yang pada intinya untuk mengentaskan kemiskinan, justru digunakan untuk hal-hal politik. Karena itu, Kemensos diminta menggunakan datanya jika ingin menyalurkan bansos bukan dari tokoh politik.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf sebelumnya menegaskan bahwa integrasi data terpadu penerima bansos sebuah solusi untuk mengatasi masalah penyaluran. Seperti usulan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi rujukan untuk penyaluran berbagai bansos pun dinilai masih memiliki bias.

“Bukan tidak tepat sasaran, jadi ya ada biasnya-lah karena kan ada yang meninggal, kadang belum dilaporkan. Ada yang sudah pindah tempat, belum melapor sehingga bantuannya tetap ke situ kan gak boleh. Maka itulah, Presiden meminta supaya kami bisa mewujudkan data tunggal itu,” kata Gus Ipul – sapaan akrabnya.

Dengan data tunggal yang dihimpun dan distandardisasi Badan Pusat Statistik (BPS), kata Gus Ipul, bias tersebut bisa dikurangi hingga nol persen. Apalagi, semua kementerian, lembaga dan perusahaan terkait dengan penyaluran bansos (PLN dan Pertamina) nantinya menggunakan data yang sama.