Jokowi: Pemerintah Berupaya Keras Hindarkan Indonesia dari Krisis Ekonomi

Pemerintah berupaya keras untuk menghindarkan Indonesia dari krisis ekonomi akibat permasalahan global yang terjadi saat ini. Salah satunya dengan tetap mensubsidi energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menopang kekuatan ekonomi Indonesia.

Akan tetapi, kata Presiden Joko Widodo, pihaknya juga tetap mewaspadai bahaya resesi yang bisa menyerang Indonesia. Dan itu penting karena situasi yang dihadapi Indonesia saat ini tidak normal.

“Begitu krisis keuangan masuk ke krisis pangan, masuk ke krisis energi, ini mengerikan,” kata Jokowi di Rakernas II PDI Perjuangan yang digelar di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6).

Soal subsisi energi itu, kata Jokowi, membuat harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Anggaran subsidi energi itu bertujuan untuk melindungi rakyat dari kenaikan harga energi dunia karena tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

Harga BBM jenis Pertalite, misalnya, kata Jokowi, hanya dibanderol Rp 7.650 per liter. Sementara BBM Pertamax di kisaran Rp 12.500 hingga Rp 13.000 per liter. Sedangkan harga BBM di Singapura mencapai Rp 31.682 per liter, Jerman Rp 31.390 per liter, Thailand Rp 20.878 per liter, dan Amerika Serikat Rp 17.374 per liter.

“Sampai kapan kita akan bertahan dengan subsidi yang sebesar ini. Kalau kita tidak mengerti angka-angka kita tidak merasakan betapa sangat beratnya persoalan saat ini. Bangun ibu kota itu Rp 466 triliun. Ini untuk subsidi Rp 502,4 triliun,” ujar Jokowi.

Menyinggung ketidakpastian ekonomi global saat ini, menurut Jokowi, potensi krisis yang pernah menghantam Indonesia di masa lalu masih menjadi momok karena negara baru pulih dari hantaman pandemi Covid-19. Merujuk kepada perkiraan beberapa lembaga internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan PBB, 60 negara berpotensi mengalami krisis dan 42 negara dipastikan menuju kea rah krisis ekonomi.

Karena itu, kata Jokowi, selain menyalurkan subsidi, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan cadangan devisa, memperkecil importasi, dan memperkuat potensi-potensi komoditas andalan Indonesia seperti batu bara, minyak sawit (CPO), dan nikel.

“Satu-dua negara sudah mengalami, Tidak punya cadangan devisa tidak bisa beli BBM, tidak punya cadangan devisa tidak bisa beli pangan, karena energi dan pangannya impor semua. Kemudian terjebak juga kepada pinjaman utang yang sangat tinggi. Jadi sekali lagi, ngeri saya kalau lihat angka-angkanya,” katanya.