Kementerian PPN/Bappenas Diminta Konsisten Jalankan Program Pemerintah Pusat di 2022

Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hatari mengapresiasi pencapaian kinerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa. Apresiasi itu terutama terkait uji coba penerapan standarisasi pendampingan pembangunan.

“Pak Menteri (Suharso) hebat, saya berani mempertanggung jawabkan testimoni ini karena saya baca di sini, dan saya membandingkan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang saya duduk pertama di sini 7 tahun yang lalu, kemudian diganti dengan Pak Bambang Brodjonegoro tidak seperti ini,” kata Hatari di Kompleks Parlemen, Kamis (3/2).

Menurut Hatari, penerapan standarisasi pendampingan pembangunan itu tidak hanya dilakukan Bappenas di tingkat provinsi melainkan juga di tingkat kementerian/lembaga yang menjadi peserta program tersebut. Hal tersebut dinilai tidak pernah dilakukan selama ini dan dilepas begitu saja.

“Ini yang selama ini kita tidak pernah mendengar monitoring. Impact-nya apa, kena sasaran atau tidak, yang penting realisasi. Soal kena sasaran atau tidak itu soal nanti, yang penting terealisasi,” ujar Hatari.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara mengatakan, pihaknya meminta Suharso mengoptimalkan fungsi pengendalian dalam memastikan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dan meningkatkan pendapatan masyarakat pada kelompok dengan status kemiskinan ekstrem.

“Menteri PPN/Bappenas (Suharso) agar memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran program pemerintah pusat di setiap K/L tahun 2022 sejalan dengan reformasi struktural dan berdampak pada kinerja pencapaian sasaran tingkat kemiskinan dan sasaran indeks pembangunan manusia,” kata Amir.

Komisi XI DPR, kata Amir, juga memberikan arahan agar Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan fungsinya untuk dapat mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah penyangga pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah.

“Dapat mendorong nilai tambah, peningkatan penerimaan devisa dan penghematan devisa, perluasan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi secara nyata, sehingga terwujud kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat,” ujar Amir.