Ketua Komisi XIII DPR Minta Patroli WNA Diperluas Tak Hanya di Bali, Dorong Penguatan Berbasis Teknologi

Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, mendukung tindakan tegas Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) terhadap warga negara asing (WNA) pelanggar aturan imigrasi di Bali. Langka serupa dinilai perlu diperluas ke daerah lain untuk mendeteksi keberadaan para WNA nakal.

Menurut Willy, upaya yang dilakukan Ditjen Imigrasi di Bali sangat diperlukan agar aturan-aturan yang dimiliki Indonesia dihormati oleh siapapun.

“Apa yang dilakukan di Bali terhadap para WNA pelanggar aturan imigrasi harus didukung. Saya rasa bahkan ini perlu diperluas di berbagai daerah yang menjadi tujuan kedatangan para WNA,” kata Willy Aditya, Rabu (2/9).

Seperti diketahui, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Dirjenim Kemenimipas) Hendarsam Marantoko memimpin langsung Patroli Dharma Dewata di Canggu, Badung, Bali, beberapa waktu lalu.

Adapun Patroli Dharma Dewata merupakan upaya respons Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dalam mengintensifkan pengawasan orang asing, dan juga deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian di seluruh wilayah Bali.

Dalam patroli tersebut, sebanyak 5 WNA diamankan karena terbukti melanggar aturan izin tinggal, yakni overstay. Ada juga satu WNA yang diperiksa petugas Imigrasi terkait dokumen izin tinggal terbatas (itas).

Willy pun menilai, langkah humanis dan tegas melalui Patroli Dharma Dewata yang dilakukan Ditjen Imigrasi menjadi program yang perlu diperkuat.

“Langkah ini menyampaikan pesan kepada masyarakat dunia bahwa Indonesia sangat menyambut baik kedatangan WNA yang patuh pada aturan yang ada,” tutur politisi Partai Nasdem itu.

“Negara lain juga memiliki ketegasan yang sama bagi para pendatangnya. Bahkan di beberapa negara ketegasan ini berubah menjadi represif. Namun Pak Hendarsam ini menambahkan ke Indonesiaannya dengan cara-cara humanis,” lanjut Willy.

Ditambahkannya, langkah tegas namun humanis diperlukan untuk mengatasi banyaknya WNA nakal yang sering muncul di Bali.

Willy menilai, Bali cocok menjadi pilot project mengingat Bali sebagai lokasi tujuan WNA saat ini melaporkan begitu banyak permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat, mulai dari WNA yang justru melakukan diskriminasi terhadap warga lokal, penguasaan ekonomi, hingga kriminalitas yang dilakukan WNA.

“Apa yang terjadi di Bali belakangan ini, memang memerlukan ketegasan dengan teknik-teknik yang humanis untuk menertibkan WNA,” ungkapnya.

Untuk itu, Willy mendorong agar kebijakan patroli bagi WNA seperti di Bali juga diterapkan di daerah-daerah lain, khususnya wilayah yang banyak menjadi tempat tujuan WNA. Apalagi baru-baru ini, terdapat banyak WNA di daerah yang melakukan pelanggaran.

Seperti di Jakarta di mana ditemukan adanya markas judi online yang dikendalikan WNA. Ada juga WNA nakal di daerah lain yang melakukan scaming dan berbagai kriminalitas lainnya.

“Ini bisa terjadi karena WNA menggunakan izin yang tidak sesuai peruntukannya. Sehingga diperlukan langkah pencegahan yang bisa dilakukan dengan patroli terhadap WNA seperti yang dilakukan di Bali,” jelas Willy.

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan keimigrasian ini pun menegaskan, pihaknya akan berupaya untuk terus mendukung upaya mencegah pelanggaran keimigrasian. Willy memandang, diperlukan peningkatan upaya pencegahan dari hulu ke hilir, termasuk penguatan deteksi WNA berbasis teknologi.

“Menindak dilapangan ini di bagian hilir, kita perlu penguatan di bagian hulu misalnya dengan teknologi deteksi lokasi dan peringatan untuk masa berlaku izin,” sebut Legislator dari Dapil Jawa Timur XI itu.

“Saya tahu ini sedang dikembangkan oleh kementerian, dan kami di Komisi XIII DPR terus memberi dukungan untuk itu,” pungkas Willy.