Ketum Nasdem: Belum Ada Keputusan Apapun soal Anies-Cak Imin, tapi Bisa Saja Terwujud

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut belum memutuskan terkait dengan pasangan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan berduet dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Akan tetapi, peluang duet tersebut bisa saja terjadi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Mendengar sikap Partai Demokrat karena isu duet Anies-Muhaimin itu, Surya mengaku prihatin. “Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan prihatin, saya pasti tidak bergembira menerima suatu kabar seperti itu,” kata Surya di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (31/8) kemarin.

Surya mengatakan, kemungkinan untuk memformalisasi duet Anies-Muhaimin bisa saja terjadi walau masih menunggu  perkembangan beberapa hari ini. “Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-angguk belum tuntas,” ujar Surya lagi.

Lebih jauh Surya mengatakan, apapun keputusan Partai Demokrat nantinya, pihaknya menghargai langkah tersebut. Dan, Surya tidak dapat memastikan apakah sikap partai politik yang tergabung dalam Koalisi Persatuan untuk Perubahan (KPP) masih sama seperti sebelumnya.

“Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem, itu sikap yang paling mendasar. Sampai hari ini (KPP) masih ada, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahun juga,” ujar Surya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya merasa dikhianati atas sikap sepihak yang diambil oleh Partai Nasdem terhadap keputusan cawapres Anies Baswedan.

Menurut Demokrat, apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem telah mencederai semangat perubahan dan piagam koalisi yang sudah disepakati oleh ketiga partai politik yang ada di dalam KPP.

“Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” kata Riefky dalam keterangan resminya pada Kamis (31/8).

Adapun persoalan tersebut berawal dari adanya informasi yang disampaikan oleh anggota Tim 8 KPP Sudirman Said yang mengatakan bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik antara Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kerja sama tersebut dilakukan untuk mengusung pasangan Anies dan Muhaimin.

“Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. la mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat ‘dipaksa’ menerima keputusan itu (fait accompli),” ujar Riefky.

Padahal, Anies sebelumnya telah memutuskan untuk memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres. Nama AHY telah disampaikan kepada para ketua umum partai politik dan majelis tertinggi di masing-masing partai dalam KPP.

“Anies menyampaikan alasan memilih Ketum AHY, karena Ketum AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan,” ucapnya.

Meski sudah disetujui, kata Riefky, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud, karena ada dugaan Anies lebih patuh kepada Surya Paloh yang ingin menunda waktu deklarasi. Demokrat berpandangan hal itu mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan dalam koalisi.

Di tengah desakan pengumuman deklarasi yang semakin menguat, Riefky mengatakan, sesuatu yang tidak terduga justru terjadi. Pada Selasa (29/8) malam di nasdem Tower, secara sepihak Surya tiba-tiba menetapkan Muhaimin sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Malam itu juga, Anies dipanggil oleh Surya untuk menerima keputusan tersebut.

“Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” tuturnya.