Komisi XI DPR dan Kemenkeu Setujui PMN Tunai dan Non-Tunai ke Sejumlah BUMN, Apa Saja?

Tangkapan layar, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie/Iconomics
Komisi XI DPR menyetujui penyertaan modal negara (PMN) tunai dan non-tunai tahun anggaran 2023 dan 2024 untuk 13 perusahaan di bawah Kementerian BUMN. Untuk PMN tunai 2023 diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 28,8 miliar, dan Perum LPPNPI/AirNav Rp 659,1 miliar
Selanjutnya, kata Wakil Ketua Komisi XI Dolfie O.F.P, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau IFG Life Rp 3 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Rp 1,5 triliun, PT Len Industri (Persero) Rp 1,7 triliun, dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) InJourney Rp 1 triliun.
Sedangkan untuk PMN non-tunai tahun anggaran 2023, kata Dolfie, dialokasikan untuk Perum LPPNPI/AirNav Indonesia berupa barang milik negara (BMN) dengan nilai wajar Rp 892 miliar, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food berupa konversi piutang APBN sebesar Rp 2,5 triliun.
Kemudian, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp 388,5 miliar, PT Brantas Abipraya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp 211,9 miliar, PT Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar Rp 1,2 triliun, PT Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp 49,9 miliar, dan PT Len Industri berupa konversi piutang APBN Rp 456,2 miliar.
Sementara itu, untuk pemberian PMN tunai tahun anggaran 2024, kata Dolfie, dialokasikan untuk PT Hutama Karya (Persero) Rp 18,6 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) IFG Life Rp 3,5 triliun, dan PT Wijaya Karya (Persero) Rp 6 triliun. Lalu, Komisi XI meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memantau dan mengevaluasi PMN tunai dan non-tunai yang diberikan kepada BUMN.
Hal serupa, kata Dolfie, juga berlaku untuk kinerja kontrak manajemen yang dilaporkan kepada Komisi XI DPR setiap semester. “Pelaksanaan PMN diarahkan sesuai dengan upaya, kebijakan, dan program pada masing-masing Badan Usaha Milik Negara yang tidak terpisahkan dari kesepakatan rapat kerja ini,” kata Dolfie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10).
Sedangkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya bersama Kementerian BUMN akan terus mengawasi pelaksanaan PMN yang diberikan tersebut. Diharapkan pembahasan dan persetujuan PMN Komisi XI bisa lebih memperkuat kinerja perusahaan BUMN, khususnya dalam menjalankan tugas pembangunan nasional.
“Terima kasih atas dukungan dan juga pembahasan yang sangat konstruktif dengan Komisi XI,” kata Sri Mulyani.
Leave a reply
