Pemerintah dan DPR Sepakat Tangani dan Jaga Pertumbuhan Ekonomi 2023
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; dan Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan keterangan pers terkait bantalan sosial untuk menghadapi gejolak kenaikan harga, Senin (29/8).
Pemerintah disebut sepakat dengan seluruh fraksi di DPR menangani asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2023. Disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2023 harus tetap dijaga sebagai momentum pemulihan perbaikan kesejahteraan rakyat yang inklusif, adil, dan merata.
“Asumsi pertumbuhan ekonomi 2023 yang disusun telah mencerminkan hasil pembahasan pendahuluan dengan DPR dan pada saat yang sama telah mempertimbangkan perubahan lingkungan dan tantangan ekonomi global yang sangat dinamis,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/8).
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah juga akan berkoordinasi soal bauran kebijakan fiskal dan moneter serta sektor keuangan agar mampu memulihkan perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19. Di saat yang sama, pemerintah juga mendorong reformasi struktural untuk memperkuat fondasi ekonomi, sehingga memiliki daya tahan dan meningkatkan produktivitas.
“Asumsi pertumbuhan 5,3% masih di dalam rentang pembahasan awal dengan DPR dan sejalan dengan proyeksi dari berbagai lembaga-lembaga internasional dan analis pasar. Namun, kita tetap harus waspada terjadinya kemungkinan risiko pelemahan ekonomi global yang dapat berimbas pada kinerja ekonomi nasional,” ujar Sri Mulyani.
Karena itu, kata Sri Mulyani, permintaan domestik dari sisi konsumsi dan investasi perlu dijaga untuk momentum pemulihan ekonomi. Sedangkan dari sisi pemerataan pertumbuhan antar-pulau, antar-daerah harus ditingkatkan kembali.
Sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, kata Sri Mulyani, pemerintah menjaga tingkat inflasi dalam negeri agar tetap terkendali. “Pemerintah berterima kasih atas perhatian dari Fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKS, dan PPP, terhadap upaya mengendalikan laju inflasi di tengah meningkatnya tekanan inflasi global terutama dari kenaikan harga komoditas energi dan bahan pangan,” kata Sri Mulyani.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, pihaknya akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peraturan tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku di DPR.
“Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang telah menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023, beserta nota keuangan,” kata Lodewijk.
