RUU DKJ Dinilai Akan Mudah Lolos Jadi Usulan Dewan karena Hanya PKS yang Menolak
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus/Dokumentasi DPR
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Guspardi Gaus menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Keistimewaan Jakarta (DKJ) bisa diselesaikan pada masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024. Apalagi pembahasan RUU tersebut berjalan dengan lancar sehingga seluruh fraksi menyetujui untuk dibahas ke tingkat selanjutnya.
Menurut Guspardi, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU DKJ disahkan menjadi RUU usulan DPR. “Insya Allah pada akhir masa sidang ini pembahasan tingkat pertama itu akan selesai dibahas antara DPR dan pemerintah,” kata Guspardi dalam keterangannya pada Senin (11/3) kemarin.
Karena itu, kata Guspardi, Baleg dan pemerintah akan membahas RUU DKJ pada 13 Maret 2024 dengan agenda membahas daftar inventarisasi masalah (DIM). Rapat tersebut juga akan melibatkan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
“Dari informasi yang saya dapatkan 13 Maret (2024),” ujar Guspardi.
Sementara itu, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, RUU DKJ mengusung konsep aglomerasi seperti UU pemekaran Papua. Kawasan aglomerasi dalam RUU DKJ akan dibuat dewan pengarah dalam penyusunannya.
“Dibuat semacam dewan pengarah atau apa begitu yang sifatnya administratif saja melaporkan ke presiden. Jadi (dewan pengarah) bukan jadi atasannya gubernur, bukan atasannya bupati dan wali kota,” ujar Doli.
Selanjutnya, kata Doli, masih banyak catatan yang harus diperhatikan dari kondisi Jakarta saat ini. Beberapa isu yang menjadi sorotan meliputi macet, polusi udara, dan masalah transportasi umum.
“Ini nggak bisa diselesaikan cuma hanya Jakarta saja, makanya nggak bisa lepas dari Depok, Bekasi dan lain, ini yang disebutkan sebagai aglomerasi itu,” ujar Doli.
