Soroti Kegagalan Sistem Keselamatan Usai Kecelakaan Kereta, Anggota Komisi VI DPR Singgung Dirut KAI
Stasiun kereta Bekasi Timur
Tragedi kecelakaan kereta api antara KA Argo Bromo Anggrek dan kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/04/2026) malam memicu perhatian luas. Pasalnya, insiden tersebut mengakibatkan puluhan korban luka dan belasan penumpang meninggal dunia.
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Firnando Ganinduto menilai kecelakaan itu mengindikasikan adanya kegagalan sistemik dalam pengelolaan keselamatan perkeretaapian.
Menurut Firnando, dalam sistem transportasi moderen, teknologi seperti automatic signaling, train protection system, hingga fail-safe mechanism semestinya mampu mencegah tabrakan, bahkan ketika terjadi kesalahan manusia.
“Ada pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan, kesiapan sistem keselamatan, serta standar operasional yang diterapkan,” ujar Firnando dalam keterangannya kepada wartawan yang diterima, Kamis (30/04/2026).
Ia menilai ketidakmampuan sistem dalam merespons kondisi darurat menunjukkan adanya celah dalam integrasi teknologi dan pengawasan operasional. Dalam konteks ini, tanggung jawab tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga manajerial di level tertinggi, termasuk pimpinan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Firnando bahkan mendesak Direktur Utama KAI untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Desakan tersebut mencerminkan tekanan politik yang menguat agar ada evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keselamatan transportasi publik.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keselamatan tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan harus terintegrasi dalam seluruh proses operasional, mulai dari perencanaan perjalanan, pengaturan sinyal, hingga pengendalian lalu lintas kereta secara real-time.
Untuk itu, ia mendorong dilakukannya audit komprehensif terhadap operasional KAI, termasuk sistem komunikasi antarstasiun, prosedur darurat, serta keandalan teknologi pengendalian kereta. Ia juga meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi bertindak transparan guna memulihkan kepercayaan publik.
Insiden ini, menurut Firnando, harus menjadi momentum perbaikan mendasar. Dengan meningkatnya volume penumpang dan frekuensi perjalanan, kebutuhan terhadap sistem keselamatan yang lebih canggih dan responsif menjadi semakin mendesak. “Keselamatan publik adalah prioritas utama. Tidak boleh ada kompromi dalam hal ini,” kata Firnando.
