Tag: IUP
KPK Lakukan Penahanan Ketua Kadin Kaltim dalam Kasus Dugaan Suap IUP
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan DDW, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Timur, terkait dugaan suap pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). ...Pemerintah Cabut IUP 4 Perusahaan di Raja Ampat, Anak Usaha Antam Tak Dicabut
Pemerintah mengumumkan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Namun, IUP milik PT Gag Nikel, ...3 Langkah Kemenpar Jaga dan Lindungi Kawasan Raja Ampat, Apa Saja?
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengambil 3 langkah strategis untuk menangani isu tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Upaya Kemenpar ini ...Komisi II DPR akan Fokuskan Pembenahan Tata Kelola Pertanahan
Komisi II DPR terus menyoroti masalah bobroknya tata kelola pertanahan di Tanah Air. Komisi II DPR akan memfokuskan pembenahan tata kelola pertanahan ...Pemerintah Segera Terbitkan Izin Tambang untuk Badan Usaha Milik NU, Lahannya Bekas Konsesi Kaltim Prima ...
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara untuk badan usaha milik Nahdlatul Ulama (NU) akan segera diterbitkan. Karena, ...MUI Nilai PP Ormas Keagamaan Dapat IUP sebagai Terobosan dan Kehadiran Negara soal SDA
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai sebuah ...Jokowi Teken PP yang Beri Hak Istimewa ke Ormas Keagamaan Kelola IUP
Pemerintah memberikan hak istimewa kepada organisai kemasyarakatan [ormas] keagamaan untuk mengelola izin pertambangan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun ...Komisi VII Berencana Panggil Bahlil karena Diduga Menyalahgunakan Kewenangan soal IUP dan HGU
Komisi VII DPR berencana memanggil Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk menjelaskan kewenangannya. Pasalnya, Bahlil diduga menyalahgunakan kewenangannya ...Pemprov Punya Mandat Terbitkan IUP, Anggota Komisi VII: Jaga Lingkungan Alam
Anggota Komisi VII DPR Rofik Hananto menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 yang memberikan mandat kepada pemerintah provinsi mengeluarkan izin ...Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM Sepakat Naikkan Tarif Royalti Timah
Komisi VII DPR bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sepakat menaikkan tarif royalti timah yang saat ini sebesar 3% sesuai ...