3 Langkah Kemenpar Jaga dan Lindungi Kawasan Raja Ampat, Apa Saja?

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengambil 3 langkah strategis untuk menangani isu tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Upaya Kemenpar ini sebagai respons atas isu nasional dengan tagar #saverajaampat dan memastikan kawasan Raja Ampat tetap terlindungi.

Menteri Pariwisata Widiyanti mengatakan, pihaknya menekankan pentingnya keseimbangan antara ekonomi dan ekologi dalam hal pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kawasan pariwisata.

“Kita ingin pembangunan apapun, termasuk kepariwisataan, harus menjaga keseimbangan antara ekologi, teritori sosial, dan skala ekonomi,” kata Widiyanti dalam keterangan resminya pada Jumat (6/6).

Karena itu, kata Widiyanti, 3 strategi Kemenpar untuk melindungi Raja Ampat itu, pertama, mengunjungi dan berdialog bersama DPR dan masyarakat. Kunjungan, misalnya, Kemenpar telah melaksanakannya pada 28 Mei-1 Juni 2025 untuk menyerap aspirasi masyarakat, terutama masyarakat adat.

Hasil kunjungan itu, kata Widiyanti, masyarakat menyatakan menolak rencana pemberian izin pertambangan baru di kawasan Raja Ampat. Masyarakat menginginkan agar ekosistem dan identitas Raja Ampat sebagai kawasan wisata dapat terjaga dengan baik.

“Sebagai hasil dari kunjungan tersebut, Komisi VII berkomitmen membawa aspirasi mengenai pencemaran lingkungan akibat tambang nikel ke DPR. Juga meminta evaluasi izin tambang oleh pemerintah pusat sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem Raja Ampat,” ujar Widiyanti.

Langkah kedua, kata Widiyanti, pihaknya telah bertemu dengan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Dalam pertemuan itu, Kemenpar dan pemerintah daerah setempat sepakat untuk menjaga ekologi Raja Ampat.

“Pemerintah daerah menegaskan agar kawasan Raja Ampat tetap diarahkan sebagai kawasan konservasi laut, geopark UNESCO, dan destinasi unggulan pariwisata Indonesia, tanpa dikompromikan dengan aktivitas pertambangan,” tambah Widiyanti.

Langkah ketiga, kata Widiyanti, pihaknya pun telah menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektor, untuk menguatkan perlindungan jangka panjang di Raja Ampat. Salah satu inisiatif yang sedang dikaji ialah mendorong Raja Ampat untuk menjadi tempat wisata yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat sekitar.

“Pengembangan pariwisata di Raja Ampat memerlukan fondasi utama, berupa kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam pembangunan kawasan Raja Ampat ke depan, seluruh arah kebijakan akan berpedoman pada prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan ketahanan ekosistem,” ujarnya.