Tag: Laporan
Anggota Komisi XI Ini Janji Panggil Kemenkeu dan Klarifikasi soal Rafael, Pejabat Pajak Itu
Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengatakan, pihaknya akan memanggil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan klarifikasi soal Rafael Alun ...Mind ID Dinilai Perlu Siapkan Upaya Mitigasi Terkait Larangan Ekspor Mineral Mentah
Komisi VII DPR meminta holding BUMN pertambangan Mining Industry Indonesia (Mind ID) mempersiapkan upaya mitigasi terkait rencana pemerintah memperkuat hilirisasi bahan-bahan mentah ...APPK OJK Terima Aduan Masyarakat Sekitar 14 Ribu, Terbanyak soal Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) telah menerima layanan konsumen sebanyak 304.890 pada 2022. Dari jumlah itu, aduan ...Beberkan Laporan Keuangan Pemerintah 2021, BPK Beri Opini WTP
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021. Semua laporan keuangan pemerintah pusat ...Komisi V Desak Kemenhub Tindaklanjuti Seluruh Rekomendasi BPK untuk Pertahankan WTP
Komisi V DPR mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menindaklanjuti seluruh rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I. Langkah-langkah preventif ...Waskita Diminta Laporkan Secara Terbuka ke DPR Penggunaan PMN 2021 dan 2022
Komisi VI DPR mendorong penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk 2021 dan 2022 bisa digunakan ...Pelaksanaan GCG Dinilai Dapat Membawa Dampak Positif bagi Perusahaan
Pelaksanaan rumah governance suatu korporasi bisa dikategorikan sebagai good corporate governance (GCG) yang mampu membawa dampak positif bagi perusahaan. Dalam rumah governance ...Fraksi Gerindra Kritik Keras dan Tidak Terima Laporan Kinerja OJK 2021
Fraksi Gerindra DPR mengkritik keras kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pengawasan, keuangan dan perlindungan konsumen. Fraksi Gerindra bahkan menolak laporan evaluasi ...Rano Karno: Tidak Transparan, Kemenparekraf Perlu Jelaskan Dana PEN untuk Subsektor Film
Anggota Komisi X DPR Rano Karno mendesak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengklarifikasi soal pendistribusian dana yang tidak transparan dan memenuhi ...Diminta Anggota Komisi XI Evaluasi Layanan Aduan Masyarakat, Ini Jawaban OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta untuk terus memberantas pinjaman daring ilegal yang masih terus berlangsung. Buktinya aduan masyarakat terkait pinjaman daring ilegal ...
