ILO Optimistis Digitalisasi UKM Promise II Impact Berlanjut Meski Proyek Berakhir

International Labour Organization (ILO) menceritakan perjalanan proyek Promise II Impact yang bertujuan memperkuat lingkungan yang mendukung terciptanya sektor keuangan yang lebih inklusif bagi usaha kecil dan menengah (UKM), menghasilkan pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi dan peluang kerja.

Proyek yang berjalan sejak 3 Januari 2022 hingga 31 Desember 2025 ini menekankan aspek digitalisasi menjadi salah satu akselerator tercapainya program ini.

Project Manager Promise II Impact ILO, Djauhari Sitorus menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini fokus pada 3 lokasi, sapi perah di Jawa Barat, minyak nilam di Aceh dan rumput laut di Sumba Timur.

Djauhari mengatakan ILO melakukan intervensi agar proses bisnis UKM tersebut bisa terdigitalisasi. Contohnya dalam bisnis sapi perah, proses dari penyetoran susu, pembayaran cicilan hingga transaksi penjualan dilakukan secara digital. Implementasi enterprise resource planning (ERP) tersebut mempermudah pengelolaan bisnis sehari-hari dan sekaligus menyediakan data yang bisa aktual dan akurat.

Menanggapi adanya kepastian adopsi digitalisasi tersebut tetap berjalan pasca proyek ini selesai, Djauhari menyatakan optimistis. Ia mengatakan bila pelaku usaha tersebut mendapatkan dampak yang nyata dari digitalisasi tersebut, pasti mereka akan melanjutkan dan mengalokasikan dana untuk digitalisasi.

Djauhari menyebut investasi teknologi informasi hanya mahal di awal, tapi selanjutnya hanya mengeluarkan biaya pemeliharaan. Ia optimistis para pelaku UKM itu bisa mengalokasikan biaya tersebut. Ia juga mengklaim telah menyiapkan orang-orang di UKM tersebut sebagai penanggung jawab IT-nya.

Digitalisasi yang dilakukan UKM ini juga memberikan peluang kemudahan mengakses pembiayaan dari sektor jasa keuangan. Menurut Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Djoko Kurnijanto, data-data dari ERP bisa mempermudah UKM untuk mengakses pembiayaan. Data-data dari ERP tersebut dapat menunjukkan riil bisnis yang sedang berjalan. Selama ini UKM sulit mendapatkan pembiayaan karena tidak adanya data yang landasan pengucuran pembiayaan.

OJK terus mendorong pemanfaatan Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi menyampaikan perkembangan pesat pemanfaatan PKA di Indonesia, termasuk meningkatnya jumlah inquiry data kredit dan kolaborasi antara penyelenggara PKA dengan lembaga jasa keuangan. Hasan menekankan bahwa penggunaan PKA menjadi solusi konkret bagi UMKM yang selama ini terkendala akses kredit akibat keterbatasan dokumen formal, meskipun memiliki aktivitas ekonomi yang produktif.