Setjen DPR Pangkas Anggaran Operasional, Targetkan Hemat BBM Rp1,5 Miliar
Gedung DPR-MPR/Dok. Iconomics
Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI resmi memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran di lingkungan Parlemen.
Langkah ini diambil DPR sebagai respons atas gejolak harga bahan bakar minyak (BBM) dunia yang mengancam beban APBN, namun dipastikan tidak akan mengganggu layanan kedewanan.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengungkapkan bahwa terdapat tiga fokus utama dalam penghematan mulai pengurangan konsumsi BBM pejabat, penghematan listrik gedung, dan pengetatan perjalanan dinas.
”Kami pastikan efisiensi ini tidak berdampak pada pelayanan Dewan. Dukungan terhadap kinerja kedewanan tetap menjadi prioritas utama,” ujar Indra dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/03/2026).
Setjen, kata Indra, menargetkan penghematan Rp1,5 miliar per tahun dari pembatasan kendaraan operasional dan sistem RFID. Indra juga mengkaji kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat untuk meniadakan operasional bus jemputan pegawai.
Indra mengatakan mulai pukul 18.00 WIB, listrik di kompleks DPR akan dipadamkan secara terjadwal. Hal ini, kata Indra, dilakukan karena tingginya beban operasional gedung (seperti lift dan fasilitas umum) yang tetap aktif meski jumlah pegawai di malam hari minim.
Kemudian, kata Indra, jamuan untuk rapat singkat resmi dihapus. Selain itu, perjalanan dinas dilakukan secara selektif; kegiatan yang tidak mendesak dialihkan ke format daring (virtual).
Meski memperketat pengeluaran, Indra menekankan bahwa fungsi legislasi tidak akan terhambat. Kegiatan krusial seperti pembahasan RUU atau uji publik tetap mendapatkan fasilitas penuh.
”Rapat-rapat Dewan menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga waktunya sangat dinamis dan tidak bisa dibatasi secara kaku. Itu tetap menjadi perhatian utama kami,” pungkasnya.
