Prabowo Wacanakan Pengadilan Ad Hoc untuk Usut Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI 2026, Jumat (14/8/2026).
Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut pengurus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kurun waktu hingga 30 tahun ke belakang.
Wacana itu dilontarkannya dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI 2026, Jumat (14/8).
Prabowo mengatakan, pemerintah menemukan kompleksitas persoalan dalam pengelolaan BUMN. Saat pembentukan Danantara sebagai sovereign wealth fund, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta jaringan anak, cucu, hingga cicit perusahaan.
Menurut Prabowo, sebagian BUMN selama ini dinilai tidak menjalankan tata kelola secara bertanggung jawab. Ia bahkan mempertanyakan bagaimana kondisi tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang panjang.
“Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,” ujarnya.
“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad-hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus, direksi 30 tahun ke belakang mungkin,” tambah Prabowo.
Namun, di sisi lain, Prabowo juga mengatakan pemerintah dapat memberikan peluang berupa amnesti khusus bagi pihak-pihak yang mengakui kesalahan dan bersedia bertobat.
“Nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” ujarnya.
Prabowo kemudian menyinggung persoalan laporan keuangan BUMN. Ia mengatakan terdapat BUMN yang tidak produktif dan terus mengalami kerugian, tetapi dalam laporan keuangannya justru dicatat memperoleh keuntungan.
“Sudah sekarang terlalu banyak BUMN yang tidak produktif, rugi terus laporannya untung. Ngarang saja itu, untungnya itu,” tegas Prabowo.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi manipulasi angka maupun laporan keuangan BUMN. Menurutnya, pemerintah harus memperoleh data yang benar meskipun hasilnya tidak selalu menggembirakan.
Prabowo mengatakan pemerintah telah melakukan koreksi terhadap laporan keuntungan sejumlah BUMN. Setelah koreksi tersebut, keuntungan BUMN pada 2024 tercatat Rp186 triliun, dengan dividen yang disetorkan sebesar Rp85,5 triliun.
Pada 2025, menurut Prabowo, keuntungan BUMN meningkat menjadi Rp326 triliun atau naik 75,3% dibandingkan 2024. Sementara dividen yang disetorkan mencapai Rp142,3 triliun, meningkat 67%.
Ia juga menyoroti dividen BUMN setelah dikurangi penyertaan modal negara (PMN). Pada 2024, dividen BUMN dikurangi PMN tercatat Rp53 triliun. Angka tersebut meningkat menjadi Rp138 triliun pada 2025 atau naik 160%.
Untuk 2026, Prabowo memproyeksikan dividen BUMN mencapai Rp200 triliun tanpa PMN. Dengan demikian, menurut dia, kontribusi bersih BUMN kepada negara meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan 2024.
Tutup 290 BUMN
Di tengah pembenahan tersebut, Prabowo menyampaikan pemerintah telah menutup 290 BUMN.
“Pada 31 Desember 2026 kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan,” lanjutnya.
Prabowo menyebut langkah tersebut sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Perampingan jumlah BUMN, kata dia, telah menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun.
“Hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, blablabla,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan penghematan tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026.
Menurut Prabowo, dana yang berhasil dihemat dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat, seperti memperbaiki puskesmas, merenovasi sekolah, dan menyediakan rumah bagi rakyat.
Di sisi lain, Prabowo menyampaikan sejumlah BUMN mencatatkan peningkatan kinerja sepanjang enam bulan pertama 2026.
PT Timah Tbk, misalnya, disebut membukukan keuntungan Rp2,7 triliun dalam enam bulan pertama 2026. Angka tersebut menurut Prabowo sembilan kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Prabowo juga menyebut valuasi PT Timah meningkat 280% pada Agustus 2026 dibandingkan Agustus 2025.
Selain PT Timah, sejumlah BUMN lainnya juga mencatat pertumbuhan laba bersih. Dalam enam bulan pertama 2026, laba bersih PT Semen Indonesia disebut meningkat 408,9%, Pupuk Indonesia naik 252,8%, Pertamina naik 86%, Pegadaian naik 84,4%, Pelindo naik 60,4%, dan PTPN naik 54,4%.
Prabowo juga menyoroti perbaikan kinerja Garuda Indonesia. Menurutnya, maskapai tersebut berhasil mengaktifkan kembali pesawat-pesawat yang sebelumnya grounded.
“Per bulan Juni 2026 total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat,” katanya.
Prabowo optimistis Garuda Indonesia dapat kembali mencatatkan keuntungan pada awal 2027.
“Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Garuda Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung,” ujarnya.
