Menko Airlangga Tekankan Peran Investasi dan Konsumsi untuk Perekonomian Nasional
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/Dok. Ekon
Pemerintah akan mendorong peran konsumsi dan investasi untuk mendongkrak perekonomian. Langkah tersebut ditunjukkan dengan penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja yang didalamnya terdapat regulasi yang mempermudah dalam berbisnis maupun berinvestasi. Selain itu, ada pula penerbitan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah membuat program perencanaan anggaran untuk 2024. Pemerintah menargekan tingkat investasi di tahun 2023 sebanyak Rp1.400 triliun, dan menargetkan sebanyak Rp1.600 triliun pada tahun 2024.
Oleh karena itu, Airlangga menyebut butuh dukungan dari para pemangku kepentingan untuk melakukan reformasi struktural oleh pemerintah.
“Beberapa hal telah dilakukan reform struktural oleh pemerintah antara lain dengan PPSK dengan sistem keuangan, juga hubungan keuangan pemerintah dan daerah Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), dan juga satu kebijakan yang akan diluncurkan yaitu pengaturan Devisa Hasil Ekspor yang sekarang sedang menyiapkan PP teknis mengganti PP 1 tahun 2019,” kata Airlangga dalam Economic Outlook CNBC Indonesia pada Selasa (28/02/2023).
Ia juga menyoroti hilirisasi yang saat ini tengah digalakkan oleh pemerintah, salah satunya yang berbasis pada ekosistem electric vehicle (EV) pada motor.
“Hilirisasi yang berbasis pada ekosistem electric vehicle ataupun motorcycle dan pemerintah dalam waktu dekat akan mengeluarkan insentif untuk kendaraan bermotor roda dua sebanyak Rp7 juta baik itu untuk motor baru maupun untuk ke pergantian dari motor,” jelasnya.
Mengenai ekosistem penggantian ke kendaraan elektrikal ini seluruhnya berbasis pada produksi dalam negeri. Sehingga, Indonesia harus dapat bersaing dengan Thailand.
“Bapak Presiden mengatakan bahwa untuk ekosistem ini kita harus bersaing dengan Thailand, Thailand memberikan kalau tidak sekitar Rp80 juta per mobil. Nah ini pemerintah sedang memfinalisasi regulasi tersebut,” tambahnya.
Melihat akan hal itu, pemerintah tak hanya mendorong berbagai kebijakan terkait hilirisasi komoditas sumber daya alam saja, namun juga perlu mendorong industrialisasi, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).
