7 Langkah Strategis Pemerintah untuk Menjaga Inflasi IHK

Pemerintah memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tetap solid di tahun 2024 yakni tumbuh di atas 5% dan didukung inflasi yang tetap terkendali. Pencapaian inflasi Indonesia di 2023 tercatat sebesar 2,61% (yoy), terjaga stabil dalam rentang sasaran target 3±1%.

“Pencapaian tersebut juga didukung oleh mayoritas inflasi gabungan kota IHK (provinsi) yang masuk dalam kisaran sasaran. Kami mengapresiasi kepada Gubernur Bank Indonesia, Menkeu, Mendagri dan para Pimpinan K/L lainnya atas koordinasi dan sinergi kuat sehingga kita berhasil mengembalikan inflasi Indonesia pada kisaran sasaran,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangannya saat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) 2024, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Berbagai kebijakan intervensi pasar mampu menahan kenaikan harga pangan lebih jauh, di antaranya melalui pemberian bantuan pangan beras kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), BLT El Nino, penyaluran beras SPHP, masifnya operasi pasar murah dan gerakan pangan murah di daerah, dan bantuan biaya logistik melalui fasilitasi distribusi pangan.

“Optimalisasi intervensi pasar tetap menjadi prioritas untuk dilanjutkan di 2024 guna menjaga stabilitas harga pangan, termasuk bantuan pangan maupun BLT Mitigasi Risiko Pangan sebagai kelanjutan BLT El Nino,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah menyebut inflasi diperkirakan akan terjaga stabil dan terkendali dalam rentang sasaran di 2024, namun beberapa risiko tetap perlu diwaspadai karena dapat memberikan tekanan inflasi. Tekanan tersebut terutama berasal fluktuasi harga komoditas global akibat tensi geopolitik maupun fenomena El Nino yang masih berlangsung.

Dalam HLM TPIP menyepakati tujuh langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi IHK dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2024. Ketujuh langkah strategis dimaksud meliputi pertama, melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal, yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, mengendalikan inflasi kelompok volatile food agar dapat terkendali di bawah 5%, dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang. Ketiga, menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek, termasuk mengantisipasi pergeseran musim panen dan peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Keempat, memperkuat ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan hilirisasi pangan. Kelima, memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi. Keenam, memperkuat sinergi TPIP-TPID antara lain melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Ketujuh, memperkuat komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Selain itu, HLM TPIP juga menyepakati sasaran inflasi tiga tahun ke depan sebagai tindak lanjut akan berakhirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024. Sasaran inflasi tahun 2025, 2026, dan 2027 disepakati masing-masing sebesar 2,5±1%, yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjangkar ekspektasi inflasi ke depan, menjaga daya saing perekonomian, dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelas Menko Airlangga.