“Maksudnya adalah agar ada kepastian politik, dan kontinuitas pembangunan dalam pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan itu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/2).
Ide koalisi permanen KIM Plus itu, kata Muzani, sebagai gagasan yang baik demi terciptanya stabilitas politik di Tanah Air.
“Sebagai sebuah gagasan itu adalah gagasan yang bagus. Gagasan yang genuine, yang diharapkan bisa menciptakan stabilitas politik dan stabilitas bagi pemerintahan,” kata Muzani.
Gagasan itu, lanjut Muzani, sebagai sesuatu yang lumrah. Sebab gagasan untuk melanggengkan kerja sama politik permanen muncul di tiap periode kepresidenan.
“Artinya gagasan itu bukan hanya sekarang. Tapi dalam setiap kali masa kepresidenan, wacana dan pemikiran itu mengemuka, karena dirasakan perlu ada sebuah kerja sama politik yang lebih mantap dan lebih berjangka panjang,” tutur Muzani.
Karena itu, kata Muzani, koalisi permanen KIM Plus tidak akan mengganggu fungsi check and balances dalam prinsip berdemokrasi di Tanah Air. Sebab fungsi tersebut tidak hanya dipikul oleh partai politik.
“Pers itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa menjadi pandangan pembeda masyarakat bersama-sama dan bahkan seringkali pandangan-pandangan kritis kami dapatkan dari luar gedung (parlemen) ini,” katanya.
Gagasan tersebut, kata Muzani, mulanya datang dari Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto.
“Selanjutnya tentu saja gagasan itu terserah kepada bagaimana para pemimpinan politik-politik itu menyikapi dan mengambil keputusan atas hal tersebut,” ujar Muzani
Meski demikian, kata Muzani, pembahasan terkait implementasi gagasan koalisi permanen untuk KIM Plus sejauh ini belum digulirkan. “Hingga hari ini belum ada pembicaraan yang bersifat implementatif dari gagasan itu,” katanya.
