Realisasi Investasi Triwulan III 2025 Capai Rp491,4 Triliun, Tumbuh 13,9 Persen
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada triwulan III tahun 2025 mencapai Rp491,4 triliun, meningkat 13,9 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini setara dengan 25,8 persen dari target investasi nasional tahun 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun.
Dari total tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp279,4 triliun (56,9 persen), sementara Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp212 triliun (43,1 persen). Berdasarkan persebaran wilayah, investasi di luar Jawa mendominasi dengan nilai Rp265,8 triliun (54,1 persen), sedangkan Pulau Jawa mencatat Rp225,6 triliun (45,9 persen).
Realisasi investasi pada triwulan ini juga berhasil menyerap 696.478 tenaga kerja Indonesia.
Secara kumulatif, realisasi investasi Indonesia selama periode Januari–September 2025 mencapai Rp1.434,3 triliun, atau 75,3 persen dari target tahunan. Angka ini naik 13,7 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari total tersebut, PMDN mencapai Rp789,7 triliun (55,1 persen), sedangkan PMA sebesar Rp644,6 triliun (44,9 persen). Berdasarkan wilayah, investasi di luar Jawa mencatat Rp741,8 triliun (51,7 persen) dan Jawa Rp692,5 triliun (48,3 persen). Penyerapan tenaga kerja selama sembilan bulan pertama 2025 mencapai 1.956.346 orang.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras, tidak hanya dari Kementerian Investasi, tetapi juga berkat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga realisasi investasi ini dapat tercapai, baik di triwulan pertama, triwulan kedua, maupun triwulan ketiga,” ujar Rosan Perkasa Roeslani menjadi Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dalam konferensi pers, Jumat (17/10).
Rosan menambahkan pencapaian realisasi investasi ini bukan hanya soal angka, tetapi juga kualitas investasi. Karena itu, Kementerian Investasi akan terus memastikan bahwa investasi yang masuk memberikan dampak positif, terutama dalam penciptaan lapangan kerja.
“Yang terpenting, investasi tersebut harus berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga memberikan manfaat besar, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia,” ujarnya.
Rosan berkomitmen terus melakukan penyempurnaan terhadap iklim investasi untuk meningkatkan kepastian, kredibilitas, dan kemudahan berusaha di Indonesia secara transparan dan terbuka. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good governance) juga terus didorong agar menjadi budaya dalam setiap proses perizinan dan pelayanan investasi.
“Salah satu langkah nyata yang telah kami lakukan adalah penerapan fiktif positif sejak 5 Oktober 2025, di mana perizinan yang melibatkan beberapa kementerian atau lembaga kini dapat dikeluarkan langsung oleh Kementerian Investasi sesuai service level agreement yang telah disepakati. Dengan demikian, tidak ada lagi keterlambatan dalam penerbitan izin bagi para investor,” ujarnnya.
Sejauh ini, tambahnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, Kementerian Investasi telah menerbitkan sekitar 132 izin melalui mekanisme fiktif positif.
“Integrasi sistem lintas kementerian ini memberikan dampak positif bagi peningkatan efisiensi, namun juga menuntut penguatan kapasitas, baik dari sisi sumber daya manusia maupun teknologi yang digunakan,” ujarnya
