Pemerintah Targetkan Kontribusi Program 3 Juta Rumah 1,5% hingga 2% untuk Pertumbuhan Ekonomi
Hashim Sujono Djojohadikusumo
Pemerintah menargetkan kontribusi pertumbuhan ekonomi dari program 3 juta rumah sebesar 1,5%-2%. Melalui program 3 juta rumah, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai.
Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas 2045 (Formas) Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Indonesia perlu belajar dari negara-negara yang sudah menjadikan sektor perumahan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
“Di Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Tiongkok. Di mana di Tiongkok pembangunan bisa mencapai 8%-10% per tahun, selama 30 tahun,” kata Hasyim dalam acara Rembug Nasional & Pelantikan Pengurus Aptisi Pusat Periode 2025-2030 di The Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta, Senin (17/11).
Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, kata Hashim, pemerintah telah menerima laporan ada 15 juta keluarga yang menunggu antrean untuk mendapatkan rumah layak huni dan terjangkau. Pemerintah pun menerima laporan ada kurang lebih 27 rumah tidak layak huni, yang tidak memiliki air dan sanitasi, listrik, dan beralaskan tanah.
Tempat tinggal yang tidak layak huni itu, kata Hashim, menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting pada anak. Untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah ekstra untuk mengejar target pembangunan.
Jikalau tidak melakukan itu, kata Hashim, pemerintah akan sulit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.
“Sejak tahun 2010, pembangunan perumahan di Indonesia hanya berkisar 200 ribu rumah. Kebutuhannya 15 juta, dan ditambah 27 juta. Berarti kalau hanya business as usual 200 ribu (rumah) setahun kita perlu 75 tahun untuk memenuhi kebutuhan rakyat,” tambah Hashim.
Oleh karena itu, kata Hasim, program 3 juta akan dilaksanakan dengan ambisius, sehingga mampu mendorong kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, melalui tempat tinggal layak huni.
“Kalau kita melihat 27 juta rumah tidak layak huni banyak di pedesaan. Ditambah 15 juta keluarga rata-rata di perkotaan yang sedang antri. Memang perumahan harus menjadi prioritas pemerintah,” ujar Hashim.
