Usut Pengaturan Tender Proyek Kereta Api, KPK Soroti Peran Pokja Pengadaan Kemenhub
Gedung KPK/Dok. KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Kali ini, penyidik KPK mendalami dugaan pengaturan lelang yang melibatkan kelompok kerja (pokja) di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Kemenhub.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pegawai Biro LPPBMN Kemenhub berinisial ADW sebagai saksi pada Selasa (07/07/2026) kemarin.
Dalam pemeriksaan itu, penyidik menelusuri indikasi adanya rekayasa proses pengadaan yang diduga menguntungkan pihak tertentu sejak tahap awal tender.
“Penyidik mendalami dugaan pengaturan lelang oleh pokja di Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (08/07/2026).
Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya KPK mengungkap praktik korupsi dalam proyek-proyek perkeretaapian yang tersebar di berbagai daerah, khususnya di wilayah Jawa Timur.
Di sisi lain, pengusaha Billy Haryanto alias Billy Beras tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan penyidik. Budi menyatakan ketidakhadiran Billy Beras akan menjadi bahan pertimbangan untuk langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan pemanggilan ulang.
Sebagaimana diketahui, kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, yang kini bernama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.
Seiring pengembangan perkara, hingga Januari 2026 KPK telah menetapkan 21 tersangka dan menahan sejumlah pihak yang diduga terlibat, termasuk mantan anggota DPR RI Sudewo. Selain itu, dua korporasi juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang disebut sebagai salah satu skandal korupsi terbesar di sektor perkeretaapian nasional.
Penyidikan KPK mencakup berbagai proyek strategis, mulai dari pembangunan jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, proyek konstruksi dan supervisi jalur kereta api Lampegan-Cianjur, hingga pekerjaan perbaikan perlintasan sebidang di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera.
