AFPI Tingkatkan Layanan Pinjaman kepada Pelaku UMKM
Tangkapan layar, Sekretaris Jenderal AFPI Sunu Widyatmoko (bawah, kanan)/Iconomics
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) terus berupaya mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui peningkatan layanan pinjaman. Untuk meningkatkan layanan pinjaman tersebut, diperlukan komitmen seluruh pihak dalam membangun ekosistem digital bagi UMKM.
Sekretaris Jenderal AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan, saat ini membutuhkan ekosistem digital untuk melengkapi berbagai proses pendanaan seperti konfirmasi kegiatan usaha, pemantauan perputaran dana usaha, dan program pendampingan kegiatan usaha. Termasuk data-data yang dimiliki pemerintah untuk keperluan scoring data BPJS, Jamsostek, pajak, dan asuransi kegiatan usaha.
“Dengan adanya informasi utuh tersebut maka pendanaan UMKM tidak hanya akan meningkat jumlahnya, tetapi juga ragam dan sebaran di daerah diluar Jawa dan Bali,” kata Sunu dalam diskusi virtual Peran Fintech dalam Digitalisasi UMKM, Kamis (7/9).
Dari sisi kontribusi, kata Sunu, UMKM berperan besar dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal itu dapat terlihat dari kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang mencapai lebih dari 60%.
Sunu mengatakan, lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia dipekerjakan pelaku UMKM. Meski demikian, para UMKM harus menerima kenyataan untuk menghadapi kondisi yang relatif sulit pada masalah pendanaan.
Fintech peer to peer (P2P) lending, kata Sunu, bisa memberikan pinjaman disesuaikan dengan bisnis model, cash flow cycle, sehingga pada saat UMKM membutuhkan, fintech lending dapat membantu dalam hal tersebut.
“Tetapi ketika bicara mengenai pendanaan dari lembaga jasa keuangan konvensional, kendalanya adalah aset untuk jaminan, laporan keuangan masih merugi meski secara cash flow positif. Itu satu aspek yang dilematis yang ditemui UMKM terutama untuk perusahaan rintisan,” ujar Sunu.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kata Sunu, nilai outstanding pinjaman fintech P2P lending pada Juli 2023 mencapai Rp 55,98 triliun. Angka tersebut sudah termasuk pembiayaan terhadap UMKM yang terus meningkat dari periode-periode sebelumnya.
Secara keseluruhan, kata Sunu, total pinjaman yang telah disalurkan fintech P2P lending sejak 2018 hingga Juli 2023 mencapai Rp 657,85 triliun.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Eddy Misero mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan UMKM yang lebih paham dengan digitalisasi. Namun, dalam prosesnya, terdapat sejumlah kendala yang harus diatasi di antaranya masalah tingkat literasi yang tergolong rendah.
“Meski dalam kondisi tertatih, pelaku UMKM harus mempunyai growth mindset. Jangan menjadikan suatu kesulitan sebagai hambatan, tetapi harus dijadikan tantangan yang dapat mendorong kita untuk berkembang,” ujar Eddy.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Forum Komunitas (Fokus) UMKM Ari Prabowo menjelaskan, dari 60 juta unit UMKM yang ada di Indonesia, masih sedikit yang memanfaatkan permodalan melalui fintech. Musababnya minimnya pengetahuan soal dunia digital.
Karena itu, kata Ari, Fokus UMKM mendukung terobosan-terobosan yang dilakukan fintech dalam memberikan kemudahan pengajuan pembiayaan bagi UMKM. Sudah saatnya UMKM memasuki dunia digital untuk mendapatkan manfaat akses permodalan yang mudah dan cepat.
“Kami bersama para fasilitator kami yang ada di 28 Provinsi di Indonesia menyatakan siap berkolaborasi dengan AFPI dan memastikan unsur go digital pada UMKM tersebut berjalan,” kata Ari.