API Sebut Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping Bukan Solusi Pulihkan Industri Tekstil

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD) atas impor produk polyester oriented yarn, dan draw textured yarn, bukan solusi untuk memulihkan industri tekstil dalam negeri.

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa menjelaskan, keberhasilan penerapan anti-dumping sangat bergantung pada kondisi struktur industri, kesiapan industri hulu dan hilir untuk menyerap, serta hubungan antar-sektor dalam rantai nilai.

Karena itu, kata Jemmy, penerapan BMAD pada 2 jenis produk itu perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan industri besar, dan kecil menengah. Sebab, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sangat sensitif terhadap perubahan harga, dan ketersediaan bahan baku.

“Kami memahami semangat perlindungan industri bahan baku dalam negeri. Namun, dalam konteks pemulihan industri secara nasional, pendekatan kebijakan yang mengakibatkan beban biaya terhadap akses bahan baku, malahan bisa kontra produktif, terutama bagi sektor hilir yang padat karya dan menjadi tulang punggung ekspor dan lapangan kerja,” kata Jemmy dalam keterangan resminya pada Senin (16/6).

Kemudian, lanjut Jemmy, kedua produk itu merupakan bahan baku strategis yang digunakan secara luas oleh industri TPT. Maka, penerapan BMAD harus dipertimbangkan kembali, untuk melihat dampak keberlanjutan industri TPT.

Apabila diperlukan langkah perlindungan melalui kebijakan, kata Jemmy, API mengusulkan BMAD diarahkan pada produk TPT hilir, seperti pakaian atau tekstil rumah tangga. Produk TPT jenis itu, lebih rentan terhadap praktik dumping atau mengalami kelebihan suplai dari salah satu negara yang melakukan ekspor ke Indonesia.

Untuk sektor hulu seperti benang, dan serat, kata Jemmy, kebijakan yang tepat yakni melalui pendekatan insentif seperti fasilitas fiskal dan non-fiskal untuk peningkatan kapasitas, serta efisiensi. Insentif efisiensi dalam rangka restrukturisasi mesin. Selanjutnya, akses energi dan bahan baku yang kompetitif, dan stabil.

“Regulasi tariff barrier bukanlah satu-satunya jawaban, apalagi jika tidak dilandasi dengan ekosistem yang kuat. Kami mendorong solusi berbasis data dan kolaborasi antar kementerian agar arah kebijakan industri lebih terstruktur, adil, dan berjangka panjang,” tambah Jemmy