Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Dito Ariotedjo Bantah Berada di Lokasi Saat Penggeledahan
Gedung KPK/Dok. KPK
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengklarifikasi keberadaannya saat tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman pemilik PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur.
Dito menegaskan dirinya tidak berada di lokasi saat penggeledahan berlangsung. ”Saya tidak di lokasi. Yang ada waktu itu istri saya,” ujar Dito usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/01/2026) malam.
Dito menjelaskan bahwa keberadaan istrinya di rumah tersebut merupakan hal yang wajar mengingat budaya keluarga mereka. Menurutnya, dalam tradisi keluarga keturunan Timur Tengah, adalah hal lumrah bagi anak dan menantu untuk tinggal bersama dalam satu atap yang ramai.
Fokus Pemeriksaan: Kuota Haji 2023-2024
Kehadiran Dito di KPK pada 13 Januari 2026 adalah untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2023-2024.
Penyidik mencecar Dito dengan pertanyaan mengenai hubungannya dengan Fuad Hasan Masyhur, yang juga merupakan ayah mertuanya, khususnya terkait pembahasan kuota haji.
”Ditanya saja Pak Fuad sebagai bapak dari istri saya sempat bertanya atau enggak (soal kuota haji). Sudah saya sampaikan, cuma satu pertanyaan kok: pernah membahas atau tidak,” ungkap Dito.
Mertua Dito Bos Maktour
Fuad Hasan Masyhur adalah mertua dari Dito Ariotedjo atau ayah dari istri Dito, Niena Kirana Riskyana.
Terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang sedang disidik KPK, berikut adalah poin-poin keterkaitannya:
1. Status Fuad Hasan Masyhur
Bos Maktour, Fuad adalah pemilik biro perjalanan haji dan umrah Maktour. KPK telah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Fuad Hasan Masyhur sejak Agustus 2025 untuk kepentingan penyidikan.
KPK juga telah menggeledah kantor Maktour dan rumah pribadi Fuad. Ia diperiksa sebagai saksi terkait dugaan penyimpangan pembagian kuota haji tambahan yang melibatkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
2. Keterlibatan Dito Ariotedjo
Dito Ariotedjo telah dipanggil oleh KPK (terbaru pada Januari 2026) untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus ini.
KPK mendalami apakah ada aliran dana atau penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji yang melibatkan pihak-pihak di lingkaran biro perjalanan tersebut.
