Evaluasi PPKM, Pemerintah Sebut Mobilitas Masyarakat Meningkat, Kasus Covid-19 Masih Terkendali

Pemerintah melakukan evaluasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali pada minggu ini.

Per 7 November 2021, jumlah Kasus Aktif sebesar 10.825 kasus atau 0,3% dari total keseluruhan kasus, dan ini jauh lebih baik daripada rata-rata global yang sebesar 7,4%. Apabila dibandingkan dari kondisi puncak di 24 Juli 2021, maka persentasenya sudah turun 98,11%. Kasus Konfirmasi Harian rata-rata 7 hari (7DMA) sebesar 543 kasus, dengan tren penurunan per 7 November yaitu sebanyak 444 kasus, atau sudah turun 99,2% dari situasi puncak 15 Juli 2021.

Secara nasional, persentase Tingkat Kesembuhan (Recovery Rate/RR) adalah 96,37% lebih baik dari global yang sebesar 90,52%, Tingkat Kematian (Case Fatality Rate/CFR) adalah 3,38%, dengan penurunan total kasus aktif adalah -97,59%.

“Selama 2021 ini, tren penurunan kasus secara konsisten terjadi di Jawa-Bali maupun Luar Jawa-Bali dengan tren penurunan di luar Jawa Bali yang lebih tinggi dibandingkan Jawa-Bali. Proporsi kasus dari luar Jawa-Bali menurun sejak akhir Oktober 2021. Data proporsi Luar Jawa-Bali terhadap Total Kasus Nasional (per 7 November): Kasus Konfirmasi 25,2% (112 dari 444 kasus), dan Kasus Aktif 47,9% (5.736 dari 11.960 kasus),” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers.

Pemerintah melihat mobilitas penduduk memang sudah mulai meningkat dalam beberapa minggu terakhir, namun kasus Covid-19 masih tetap terkendali atau tidak diikuti dengan peningkatan kasus. Jika dilihat per pulau, mobilitas tertinggi terjadi di Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua yang sudah meningkat melebihi kondisi pra-pandemi Covid-19.

Selain itu, kabar baik juga datang dari Indonesia Covid Recovery Indeks yang dirilis oleh Nikkei. Menurut data Indeks Nikkei, Indonesia berada di peringkat 41 dari 121 negara di dunia, tertinggi di antara negara-negara lain di ASEAN, dengan nilai 56 (31 Oktober 2021). Peringkat ini membaik dari sebelumnya yang berada di peringkat 54.

Pencapaian vaksinasi per 7 November sudah sebanyak 205.355.327 dosis telah disuntikkan, dengan 60,11% target telah tervaksinasi sebagian (baru Dosis 1) dan 37,96% tervaksinasi lengkap (Dosis 1 dan 2).

Percepatan vaksinasi pada masyarakat umum dan lansia juga menunjukkan hasil signifikan. Secara kumulatif, suntikan terpantau masih sesuai tren yang diharapkan untuk mencapai 80% Dosis 1 dan 60% Dosis 2. Jika dilihat di masing-masing Provinsi, terdapat 18 Provinsi (dari 34 Provinsi) dengan jumlah Vaksinasi Dosis-1 sudah mencapai lebih dari 50%.

Sementara, capaian vaksinasi di 27 Provinsi Luar Jawa-Bali, untuk Dosis-1 tercatat baru 6 Provinsi yang capaiannya di atas nasional (60,11%) yakni Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara. Sedangkan, 21 Provinsi lainnya masih berada di bawah nasional dan perlu diakselerasi.

Kalau untuk capaian vaksinasi Dosis-2 untuk daerah Luar Jawa-Bali, baru 4 Provinsi yang angkanya berada di atas nasional (37,96%) yaitu Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Jambi. Sedangkan 23 Provinsi lainnya masih berada di bawah rata-rata nasional.

Adapun realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) s.d. 5 November 2021 mencapai Rp456,35 triliun atau 61,3% dari pagu Rp744,77 triliun. Jika dilihat per kluster.

Realisasi Kluster Kesehatan sebesar Rp126,65 triliun (58,9%); realisasi Kluster Perlinsos sebesar Rp132,49 triliun (72,4%); realisasi Kluster Program Prioritas sebesar Rp72,59 triliun (61,6%); realisasi Kluster Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp63,45 triliun (39,1%); dan realisasi Kluster Insentif Usaha sebesar Rp61,17 triliun (97,4%).

Realisasi Kluster Kesehatan yang sebesar Rp126,65 triliun yang utama adalah untuk Diagnostik (testing dan tracing) realisasi sebesar 68,5% atau Rp3,08 triliun; Therapeutic (Insentif dan Santunan Nakes) sebesar Rp14,31 triliun atau 75,6% dari pagu Rp18,94 triliun; dan Vaksinasi (Pengadaan dan Pelaksanaan) sebesar 45,3% atau Rp26,18 triliun.

Realisasi dari kluster Perlinsos yang sebesar Rp132,49 triliun, antara lain digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 73,4% atau Rp20,79 triliun dari pagu Rp28,31 triliun, Kartu Sembako sebesar 66,6% atau Rp33,22 triliun dari pagu Rp49,89 triliun, BLT Desa sebesar 64,00% atau Rp18,43 triliun dari pagu Rp28,80 triliun; dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 75,60% atau Rp6,65 triliun dari pagu Rp8,80 triliun.