FWI Nilai 3 Paslon Capres-Cawapres Belum Tunjukkan Komitmen untuk Nol Deforestasi Transisi Energi
Tangkapan layar, diskusi transisi energi bersih dan ramah lingkungan dengan para tim paslon capres-cawapres/Iconomics
Forest Watch Indonesia (FWI) menilai 3 pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) belum menunjukkan komitmennya terhadap nol deforestasi transisi energi. Buktinya, perwakilan tiap-tiap pasangan calon tidak menunjukkannya ketika hadir dalam diskusi FWI yang digelar pada 17 Januari lalu.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, misalnya, mengatakan, pihaknya menawarkan program transisi energi yang realistis dan feasible. Penggunaan biomassa menjadi opsi yang paling rasional dari segi keuangan dan implementasi jangka pendek walau ada peluang untuk menggunakan energi geothermal dan surya.
Lalu, Juru Bicara Timnas Amin Irvan Pulungan mengatakan, paslon nomor urut 1 memiliki gagasan untuk mengevaluasi program bioenergi melalui penyelidikan lingkungan yang melibatkan inventarisasi. Upaya itu dilakukan untuk menentukan kapasitas dan batasan, yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 sehingga bila terpilih kelak, pasangan nomor urut 1 akan mengakselerasi transisi energi dari 1% ke 4% dalam kurun waktu 5 tahun.
Sementara itu, anggota Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Agus Hermanto mengakui ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan untuk melakukan transisi energi. Dalam konteks bahan baku bioenergi, Agus memaparkan adanya opsi sumber daya lain yang bisa digunakan selain pelet kayu. Adapun sumber daya yang dimaksud yakni penggunaan minyak goreng bekas, singkong, dan kacang-kacangan.
“Strategi kami adalah menerapkan kebijakan inventarisasi CPO (crude palm oil), kemudian melakukan pemetaan target apakah tujuannya untuk B30 atau B40. Ini dilakukan secara berimbang dengan mengutamakan konsumsi masyarakat, baru yang terakhir adalah untuk ekspor,” kata Agus.
Dari paparan perwakilan paslon itu, kata Manager Kampanye, Advokasi, dan Media FWI Anggi Putra, gagasan dari Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak realistis, karena mengandalkan biomassa sebagai sumber energi dalam jangka pendek. Paslon nomor urut 2 seharusnya belajar dari pembangunan kebun energi di hutan Jawa yang dilakukan Perum Perhutani yang belum menunjukkan hasil hingga saat ini.
Menurut Anggi, realisasi pemenuhan bahan baku biomassa untuk co-firing di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) hampir mencapai nol, meski pembangunan kebun energi dilakukan seluas 45 ribu hektare. “Rencana untuk mengkonversi green biomass menjadi wood pellet sejak 2021 belum terwujud. Tingginya biaya produksi untuk pembangunan kebun energi membuat biomassa menjadi beban fiskal ke depan,” kata Anggi beberapa waktu lalu.
Sementara itu, kata Anggi, gagasan Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) terlalu teoritis dan normatif. Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinilai tidak cukup kuat dan hanya sekadar prasyarat dokumen.
Kemudian, lanjut Anggi, akselerasi transisi energi dari 1% ke 4% merupakan langkah yang keliru. Soalnya, dengan pencapaian 1% saja, banyak kerusakan lingkungan dan hutan yang terjadi.
“Seharusnya yang pertama dilakukan adalah benar melakukan audit kinerja transisi energi baik dari sisi kelembagaan, pendanaan, sampai ke implementasi di lapangan. Jika tidak realistis dan feasible seharusnya jangan dipaksakan bioenergi ini,” ujar Anggi.
Sedangkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, kata Anggi, tidak memiliki komitmen terhadap nol deforestasi dalam transisi energi. Pasalnya, gagasan mereka masih memanfaatkan bioenergi dalam pemahaman yang keliru.
Menurut Anggi, dalam menghadapi tantangan transisi energi, komitmen tersebut seharusnya fokus terhadap evaluasi dan audit kinerja proyek transisi energi. “Jika fakta menunjukkan adanya deforestasi dari pembangunan kebun energi atau hutan tanaman energi, maka penting untuk mengevaluasi tata kelola energi, hutan dan lahan yang sedang dijalankan, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip good governance,” kata Anggi.
