Hadapi PMK, Pemerintah: Satgas Sedang Kejar Penyelesaian Regulasi Hingga Penanganan Dampak Ekonomi
Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso bersama Satgas Penanganan PMK yang diwakili Koordinator Tim Pakar Prof. Wiku Adisasmita dan Sekretaris Satgas Elen Setiadi/Dok. Ekon
DPRD Provinsi Jatim yang dipimpin Erma Susanti dan para Anggota Komisi B (Bidang Perekonomian), menyampaikan perkembangan terkini kondisi di lapangan hingga berbagai masukan dan usulan terkait penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) di Jawa Timur kepada Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso bersama Satgas Penanganan PMK yang diwakili Koordinator Tim Pakar Prof. Wiku Adisasmita dan Sekretaris Satgas Elen Setiadi.
Beberapa masukan yang disampaikan adalah terkait dengan upaya cepat penanganan PMK melalui percepatan vaksin dan obat, perlunya bantuan sosial dan relaksasi kredit bagi peternak yang terdampak PMK.
“Satgas sudah bergerak cepat, sudah menerbitkan beberapa SE dan InMendagri serta mendorong percepatan vaksinasi. Untuk dampak ekonomi, khususnya guna meringankan beban kredit para Peternak yang melalui KUR, saat ini sedang dibahas bagaimana program yang paling tepat untuk melakukan semacam relaksasi melalui restrukturisasi KUR untuk para Peternak terdampak,” ujar Sesmenko Susiwijono dalam keterangan resmi.
Hingga 4 Juli 2022, wilayah Indonesia yang terdampak PMK tercatat mencapai 21 provinsi, 231 kabupaten/kota dengan kondisi 317.889 ekor ternak yang sakit, 106.925 ekor sudah sembuh, 3.489 ekor potong bersyarat, dan 2.016 ekor mati.
Terdapat 285.307 ekor ternak yang sudah divaksin di 19 provinsi, 212 kabupten/kota dengan rincian 281.031 ekor sapi, 2.289 ekor kerbau, 1.843 ekor kambing, 142 ekor domba, dan 2 ekor babi.
Di Jawa Timur, tercatat seluruh kabupaten/kota, yakni 38 kabupaten/kota sudah terdampak PMK, terdiri dari 547 kecamatan yang terdampak, dengan jumlah kasus yang sakit sebanyak 125.633 ekor, sembuh 24.568 ekor, potong bersyarat 930 ekor, dan mati 752 ekor. Vaksinasi yang digencarkan telah dilakukan bagi 134.855 ekor ternak, diantaranya terhadap 134.721 ekor sapi, 1 ekor kerbau, dan 133 ekor kambing.
Koordinator Tim Pakar Satgas PMK Prof. Wiku Adisasmito menyampaikan bahwa penanganan PMK memang paling efektif melalui vaksinasi. Namun, peternak juga bisa melakukan cara terbaik dalam mengatasi penyebaran kasus PMK, yakni dengan sistem sanitasi yang baik dan peningkatan kondisi kesehatan ternak.
Ia menambahkan bahwa untuk menyiapkan panduan dasar penanganan PMK, hingga kini Satgas PMK telah mengeluarkan 3 Surat Edaran (SE), yakni SE Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah, SE Nomor 2 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku, dan SE Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan.
Sekretaris Satgas Penanganan PMK Elen Setiadi juga menyampaikan telah diterbitkan InMendagri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penangan PMK di Daerah yang memberikan instruksi kepada para Gubernur/ Bupati/ Walikota yang terpapar PMK untuk menentukan zonasi pengendalian lalulintas hewan, membentuk Satgas PMK di daerah, menentukan status situasi dan sebaran PMK, mengendalikan dan menanggulangi PMK bersama TNI/ Polri, Kejaksaan, BPKP dan semua pihak terkait.
Pihak DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan perkembangan terkini kondisi lapangan di berbagai daerah di Jawa Timur yang sudah seluruhnya terdampak, mengusulkan pengaturan lebih lanjut penggunaan BTT (Belanja Tidak Terduga) di daerah, perlunya segera membantu ekonomi para Peternak terdampak (terutama terkait relaksasi pinjaman/ KUR), masukan terkait mekanisme penggantian ternak dan perlunya Satgas Pusat melibatkan secara aktif Satgas Daerah serta melakukan sosialisasi dan penjelasan yang masif kepada masyarakat luas.
Susiwijono mengatakan berbagai masukan dari DPRD ini timing-nya sangat tepat, saat ini Satgas sedang mengejar penyelesaian berbagai regulasi, mekanisme, pembiayaan dan penanganan dampak ekonomi PMK, sehingga semua masukan bisa menjadi dasar dan referensi dalam perumusan semuanya.
