Jejak Dugaan Suap Jalur Kereta DJKA Kemenhub Seret Bupati Pati, KPK Resmi Umumkan Sudewo Tersangka
Gedung KPK/Dok. KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggebrak kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Lembaga antirasuah ini resmi menetapkan Bupati Pati, Sudewo (SDW) sebagai tersangka.
Kepastian status hukum pria yang pernah duduk di kursi Komisi V DPR RI periode 2019–2024 tersebut dikonfirmasi langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
“Iya, iya,” ujar Asep singkat saat memberikan pernyataan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/01/2026) malam.
Bantahan yang Terpatahkan
Nama Sudewo sebenarnya bukan pemain baru dalam “radar” penyidik. Sosoknya mulai terseret secara terang-benderang dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang pada November 2023.
Kala itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK membeberkan bukti foto tumpukan uang tunai, baik dalam pecahan rupiah maupun mata uang asing senilai total Rp3 miliar yang disita dari kediamannya.
Meski Sudewo sempat melontarkan bantahan keras terkait penerimaan suap senilai Rp720 juta dari PT Istana Putra Agung dan Rp500 juta dari pejabat BTP, bukti-bukti yang dikantongi penyidik nampaknya berbicara lain.
Penetapan tersangka ini menjadi jawaban atas teka-teki keterlibatannya dalam skandal yang berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada April 2023 lalu.
Kasus DJKA ini tercatat sebagai salah satu skandal korupsi infrastruktur paling luas yang ditangani KPK dalam beberapa tahun terakhir. Pola korupsinya terbilang rapi, mulai dari rekayasa administrasi dengan melakukan pengaturan pemenang tender sejak tahap awal.
Lalu, kongkalikong pemenang. Penentuan pelaksana proyek yang sudah di-plot oleh pihak tertentu.
Lalu, cakupan proyek yang meliputi jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, proyek kereta Makassar (Sulsel), jalur Lampegan di Cianjur (Jabar), hingga perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
Catatan Hitam DJKA
Hingga pertengahan Januari 2026, “gerbong” tersangka dalam kasus ini terus bertambah panjang. Setidaknya 20 orang dan dua korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Penyidikan ini mengungkap betapa keroposnya integritas dalam pembangunan sarana transportasi publik nasional, di mana anggaran pemeliharaan jalur yang krusial bagi keselamatan masyarakat justru menjadi bancakan para pejabat dan pengusaha.
