KKP Gandeng Kementerian BUMN Permudah Nelayan Akses BBM Murah
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Dok. BUMN
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) murah bagi nelayan di Indonesia.
Kerja sama ini terjalin melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara KKP dan Kementerian BUMN tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, di kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (02/02/2022).
“Dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru, tentu KKP memerlukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, terutama dukungan dari Kementerian BUMN dan PT Pertamina Patra Niaga,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan resminya.
“Saya berharap kerja sama dengan Kementerian BUMN ini tidak terbatas hanya yang terkait dengan kebutuhan BBM, namun dapat ditindaklanjuti lagi dengan Perjanjian Kerja Sama untuk dukungan terhadap program pengembangan perikanan budidaya, pemberdayaan UMKM Kelautan dan Perikanan, hilirisasi industri kelautan dan perikanan, program Bulan Cinta Laut, dan program program lainnya,” lanjut Trenggono.
Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut sinergitas antara Kementerian BUMN dan KKP merupakan wujud komitmen kedua belah pihak demi mengembangkan ekonomi biru sebagai sebuah ekosistem kelautan. Ia pun menegaskan kerja sama ini bukan pertama kalinya diantara dua instansi tersebut.
“Ini bukan MoU pertama, dari hasil diskusi kami akan ada empat program ke depan, tapi kita satu-satu dulu. InsyaAllah ini menjadi tugas kami semua sebagai pembantu presiden untuk memastikan apa yang sudah dilakukan pemerintah hari ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia,” kata Erick.
Erick menjelaskan Indonesia sejatinya terdiri dari 75% laut dan 25% darat. Dengan berbagai sumber daya alam yang dihasilkan, Indonesia perlu mengelola dengan baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negara sendiri, salah satunya dengan melakukan hilirisasi sumber daya alam.
“Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, jika berbicara mengenai hilirisasi sumber daya alam, termasuk mengenai ekonomi hijau, ekonomi biru, dan industri pangan, kita harus melihat bagaimana pengembangan industri ke depan. Jadi, jangan hanya sumber daya alam kita diambil saja oleh negara lain dan menjadi pertumbuhan ekonomi bangsa lain, market kita besar, kita sepakati 7 titik yang ada di tempat-tempat nelayan,” tandasnya.
KKP telah menggagas lima kebijakan Ekonomi Biru meliputi perluasan target kawasan konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penangangan sampah plastik di laut melalui Program Bulan Cinta Laut.
KKP menargetkan kebijakan tersebut tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tapi juga menjaga kelestarian ekosistem perikanan.
“Melalui penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur, ikan hasil tangkapan akan didaratkan di pelabuhan tertentu, maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah serta serapan tenaga kerja yang besar. KKP dalam hal ini akan membangun pelabuhan perikanan dan kampung-kampung nelayan maju yang akan meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan nelayan dan keluarganya. Tentu dibutuhkan sinergi untuk memenuhi kebutuhan masyakat terhadap ketersediaan BBM secara efektif dan terjangkau,” pungkasnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut dari kesepakatan bersama tersebut, dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Perikanan Tangkap KKP dengan PT Pertamina Patra Niaga tentang Dukungan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Kampung Nelayan dan Pelabuhan Perikanan.
Kerja sama ini untuk mensinergikan pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak yang efektif dan terjangkau di lokasi-lokasi tadi.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan, 387 SPBU khusus untuk nelayan sudah beroperasi dan akan menambahkan 30 SPBU lagi di tahun ini. Sinkronisasi data antara KKP, Pertamina, dan koperasi nelayan terus dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
“Terdapat tiga hal yang akan Pertamina pastikan untuk kebutuhan BBM bagi nelayan. Pertama, ketersediaan. Kedua, aksesibilitas. Dengan adanya zona baru, kita memastikan bahwa lokasi-lokasi ini lebih tepat, sehingga akses bagi nelayan bisa terjamin. Ketiga, keterjangkauan (harga). Semua SPBU akan ditetapkan harga subsidi yang sama di seluruh Indonesia, yakni 6.500/liter,” jelas Alfian.
