Muhadjir Effendy Akui Teken Surat Pengalihan Kuota Haji 2022, Jaksa Kejar Pihak yang Meminta
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Dok. PN Jakpus
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengakui pernah menandatangani surat Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B-206 tertanggal 4 Juli 2022 yang ditujukan kepada Duta Besar Kerajaan Arab Saudi, Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi. Pengakuan itu disampaikan Muhadjir saat diperiksa sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (01/09/2026).
Jaksa kemudian mengonfirmasi surat pengailhan kuota haji dan umroh tahun 2022 tersebut kepada Muhadjir.
“Bapak pernah menandatangani surat atas nama Menteri Agama Republik Indonesia nomor B-206 tanggal 4 Juli 2022?” tanya Jaksa Greafik kepada Muhadjir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusa.
“Betul,” jawab Muhadjir.
“Yang kemudian ditujukan kepada Duta Besar Kerajaan Arab Saudi atas nama Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi?” timpal jaksa.
“Betul,” jawab Muhadjir.
Jaksa lalu meminta Muhadjir menjelaskan substansi surat berkaitan dengan apa?
“Berkaitan dengan pengalihan tambahan kuota yang semula untuk haji reguler, kemudian dialihkan menjadi haji khusus,” jawab Muhadjir.
Surat yang dimaksud jaksa yakni, berisi perihal penggunaan tambahan kuota haji Indonesia tahun 2022 Masehi. Jaksa kemudian mempertanyakan lebih jauh latar belakang penerbitan surat tersebut, termasuk siapa yang meminta surat itu dibuat.
“Substansi dari surat ini apa sih Pak sebenarnya? Apakah surat ini terbit atas permintaan seseorang? Pak, jawab saja Pak, apakah surat ini terbit atas permintaan seseorang?” tanya jaksa.
“Iya,” jawab Muhadjir.
Jawaban tersebut kemudian dikejar jaksa. Jaksa ingin memastikan apakah surat tersebut berkaitan dengan kepentingan bisnis pihak tertentu. Namun, ketika pertanyaan dipersempit mengenai kepentingan bisnis, Muhadjir memberikan jawaban berbeda.
“Tidak,” jawab lagi Muhadjir.
Jaksa pun lantas mempertanyakan apakah surat ini terbit atas kepentingan bisnis asosiasi? Muhadjir pun lantas menjawab tidak
Jaksa kembali menguji keterangan Muhadjir dengan menanyakan apakah surat tersebut dibuat untuk kepentingan pengusaha yang bergerak dalam penyelenggaraan haji khusus. Namun, lagi-lagi Muhadjir kembali membantahnya.
