Pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN Resmi Gunakan Mobil Dinas EV, Hemat Anggaran 60%

Pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian BUMN resmi menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) terhitung mulai Rabu (3/1) ini. Penggunaan EV sebagai kendaraan dinas menjadi salah satu langkah strategis transisi energi yang dilakukan Kementerian BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya menyewa kendaraan listrik tersebut, bukan membeli. Penggunaan EV tersebut sejalan dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022.

Di sisi lain, kata Erick, penggunaan kendaraan listrik bisa menghemat energi jika dibandingkan yang menggunakan bahan bakar fosil. Bila ditinjau dari pagu fasilitas standar biaya masukan (SBM) anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), terdapat penghematan sebesar 60% apabila memanfaatkan kendaraan listrik.

Kampanye penggunaan kendaraan listrik, lanjut Erick, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin di sektor energi baru terbarukan (EBT). Salah satu program akselerasi EBT yang dilakukan pemerintah yaitu sistem kelistrikan yang diterapkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Erick mengatakan, pemerintah sedang membangun solar panel berkapasitas 50 Mega Watt (MW) dan akan dikembangkan menjadi 80 MW. Dengan kata lain, IKN akan menjadi kota pertama di Indonesia yang seluruhnya menggunakan energi listrik hijau.

“Sebenarnya 145 MW, tapi ada hitungannya itu 192 MW peak (MWp). Dengan kelebaran 20%, itu bisa menuju 800 MW. Itu lumayan, belum lagi hidronya,” kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (3/1).

Secara keseluruhan, kata Erick, proyek EBT harus memiliki manfaat yang besar bagi negara, khususnya dalam menjaga tarif listrik agar tidak membebani masyarakat Indonesia. “Hal seperti ini yang harus dijaga. Makanya transisi energi kita mundur 10 tahun dibandingkan negara lain karena kita baru menjadi negara industri di era Pak (Presiden) Jokowi ini,” katanya.