Pemerintahan Prabowo Alokasikan Rp24,44 Triliun untuk 5 Paket Stimulus Ekonomi Juni-Juli 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara dalam acara bertajuk ‘Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional’, Selasa (8/4)/Foto: Dok.Kementerian Keuangan
Pemerintah akan memberikan 5 paket stimulus ekonomi selama periode Juni-Juli 2025. Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp24,44 triliun, dengan rincian Rp23,59 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Rp850 miliar dari non-APBN.
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tujuan utama memberikan insentif yakni untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2025 di angka mendekati 5%. Adapun 5 stimulus yang diberikan antara lain pertama, diskon transportasi yang terdiri dari diskon tiket kereta 30%, diskon tiket angkutan laut 50%, dan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat sebesar 6%. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp940 miliar untuk program tersebut.
“Ini tentu diharapkan dengan kegiatan anak-anak libur sekolah, mereka bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan melakukan perjalanan di dalam negeri. Maka, diskon transportasi ini sifatnya menyeluruh kepada seluruh moda transportasi,” kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (02/06/2025).
Kedua, Sri Mulyani melanjutkan pemerintah akan memberikan diskon tarif tol 20% dengan target penerima 110 juta pengendara selama momen libur sekolah. Anggaran yang siap dikucurkan untuk stimulus itu sebesar Rp650 miliar.
Ketiga, Sri Mulyani mengatakan pemerintah berencana memberikan bantuan sosial melalui bantuan kartu sembako sebesar Rp200 ribu per bulan, dan bantuan beras 10 kilogram per bulan. Bantuan itu akan disalurkan kepada 18,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM) selama periode Juni-Juli 2025.
“Total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah sebesar Rp11,93 triliun,” ujarnya.
Keempat, Sri Mulyani menyebutkan pemerintah pun akan memberikan bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp300 ribu per bulan kepada 17,3 juta pekerja/buruh dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta, atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota. Fasilitas juga akan diberikan kepada 288.000 guru honorer pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan 277.000 guru honorer di Kementerian Agama. BSU akan disalurkan sekaligus pada bulan Juni 2025, dengan dana dari APBN sebesar Rp10,72 triliun.
Kelima, Sri Mulyani menambahkan pemerintah akan memperpanjang diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50% bagi 2,7 juta pekerja. Bantuan itu diberikan kepada pekerja di 6 subsektor industri padat karya selama 6 bulan. Anggaran untuk program itu berasal dari non-APBN sebesar Rp 200 miliar.
“Tujuannya adalah untuk para pekerja di industri padat karya yang mendapatkan tekanan akibat berbagai situasi global dan persaingan ekspor bisa tetap mendapatkan jaminan kehilangan kerja dengan iuran yang hanya dibayarkan 50% saja,” katanya.
