Presiden Beri Arahan kepada Para Menterinya di Sidang Paripurna untuk Hadapi 2023, Inilah Arahannya

Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden dan para Menteri Koordinator dan Menteri membahas sejumlah agenda pada sidang Kabinet Paripurna, salah satunya mengenai perkiraan ekonomi tahun 2023.

Presiden mengingatkan agar tetap hati-hati dan waspada yang berkaitan dengan krisis keuangan, ekspor yang menurun, kemungkinan ekspor yang menurun pada tahun 2023. Dalam pidatonya, ia mengingatkan juga krisis pangan, karena bisa merembet pada masalah sosial dan politik. Oleh karena itu, Presiden menegaskan harus berhitung dengan cermat.

“Sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung-hitungannya itu, betul-betul hitung-hitungan lapangan. Jangan sampai perhitungan kita keliru, sehingga kita tidak menyiapkan reserve (cadangan) dan pada suatu titik cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu,” kata Presiden yang dikutip dari pidatonya.

Ia juga mengungkapkan bahwa situasi dunia masih tidak baik-baik saja, sehingga diminta seluruh policy yang berkaitan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak itu betul-betul dikalkulasi, dihitung betul-betul. Oleh karena itu, tidak boleh melupakan kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan tidak terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi.

Dalam menghadapi berbagai tantangan pada masa mendatang, pada tahun 2023, belanja pemerintah harus memberikan efek pengganda yang besar kepada masyarakat. Oleh karena itu, Presiden mengingatkan kembali bahwa belanja-belanja dari pemerintah, APBN, APBD, belanja BUMN harus diikuti, dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat. Ia pun menegaskan untuk belanja produk-produk dalam negeri.

Terkait dengan belanja pemerintah, Presiden mengatakan agar belanja modal, belanja sosial segera direalisasikan di awal-awal tahun dan dikawal secara detail, dan tidak terjebak pada rutinitas.

“Di awal-awal tahun ini biasanya yang memulai pasti, yang mendahului pasti Kementerian PUPR. Saya minta kementerian lain juga melakukan hal yang sama,” kata Presiden.