Presiden Jokowi Minta Kementerian dan Lembaga Pemerintah Gencarkan Pembayaran Non Tunai

Presiden Joko Widodo memerintahkan agar seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah dan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS).

“Saya minta seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah serta mendukung perluasan QRIS antar negara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif,” jelas Jokowi dalam Opening Ceremony of Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (Fekdi) 2023 pada Senin (08/05/2023).

Dengan kehadiran kartu kredit pemerintah dan implementasi penggunaan QRIS antar negara ini diharapkan dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM melalui pembelanjaan produk dalam negeri, serta perluasan akses ke pasar Internasional.

Meskipun dalam hal ini inovasi menjadi kunci dalam akselerasi ekonomi dan keuangan digital, tapi Jokowi mengingatkan harus hati-hati terhadap sistem keamanan.

“Semua inovasi harus dilakukan secara hati-hati memperhatikan dan memiliki antisipasi risiko sistem keamanan yang handal serta sistem perlindungan konsumen yang baik. Mitigasi risiko ini harus betul-betul dihitung bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan dan implikasi terhadap nilai tukar serta keberlanjutan adopsi standar internasionalnya,” lanjutnya.

Presiden Jokowi menyebutkan bahwa pangsa pasar Indonesia sangat besar yaitu sekitar 40% dari total transaksi ekonomi digital di Asean, sehingga Indonesia bisa terus berperan sebagai pemain utama di Asean.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital di Indonesia yang besar karena tingkat penetrasi internet sebesar 76,8% dan sebagai negara peringkat keenam dengan jumlah startup terbesar di dunia.

“Nilai ekonomi digital Indonesia juga diproyeksikan mencapai US$130 miliar di tahun 2025 dan akan terus tumbuh mencapai sekitar US$315 miliar di tahun 2030,” kata Jokowi.