Respons Arahan Presiden, Menko Airlangga akan Panggil Gubernur, Bupati dan Walikota Bahas Level PPKM

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan mengevaluasi level PPKM untuk Luar Jawa-Bali. Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dan Koordinator PPKM untuk wilayah luar Jawa Bali bersama jajaran langsung melakukan pembahasan teknis dan evaluasi level PPKM pada Jum’at pagi (04/02/2022).

Kemenko Perekonomian menyebut hasil dari rapat teknis hari ini, akan langsung dibahas bersama kementerian/lembaga terkait di tingkat teknis pada hari ini. Kemudian akan dilakukan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) para Menteri/Pimpinan Lembaga terkait, serta mengundang Gubernur dan Bupati/ Walikota, yang direncanakan akan diselenggarakan Sabtu (05/02/2022). Agendanya membahas Evaluasi Perkembangan Kasus Covid-19 dan Penyesuaian Level PPKM untuk Luar Jawa Bali.

“Dengan lonjakan kasus aktif Covid-19 di Tanah Air karena varian Omicron beberapa hari terakhir, Pemerintah Pusat langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan kesiapan Fasilitas Kesehatan, dari jumlah Rumah Sakit, ketersediaan Obat-obatan, Tabung Oksigen, kebutuhan dan ketersediaan Fasilitas Isolasi Terpusat – jika dibutuhkan, dan juga kesiapan Tenaga Kesehatan di daerah.  Persiapan-persiapan sebagai langkah antisipasi ini, harus dipastikan mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19 di Luar Jawa Bali,” kata Menko Airlangga dalam siaran pers tertulis.

Sesuai dengan pembahasan di Ratas hari Senin (31/01) yang lalu, dan yang juga sudah diterapkan selama ini, kriteria penerapan level PPKM di Luar Jawa Bali menggunakan beberapa parameter dan indikator.

Antara lain indikator level asesmen situasi pandemi, yaitu Transmisi Komunitas/Tingkat Penularan (jumlah kasus, kematian, rawat inap); kapasitas respons (Testing, Tracing, Treatment/ BOR). Mempertimbangkan capaian vaksinasi di kabupaten/kota (capaian vaksinasi dosis-2 dan vaksinasi lansia, untuk mendorong Pemerintah Daerah mengakselerasi dosis primer lengkap).Mempertimbangkan jumlah populasi penduduk (untuk kabupaten/kota dengan penduduk kecil yaitu < 100 ribu, perlu penyesuaian level PPKM). Mempertimbangkan jumlah kasus konfirmasi per 100 ribu penduduk per minggu (untuk kabupaten/kota dengan Kasus Konfirmasi < 2 kasus per 100 ribu penduduk, perlu penyesuaian level PPKM).