Tingkatkan Luasan Jangkauan, Kementerian ESDM Minta Pertamina Perbanyak Subpenyalur LPG 3 Kg

0
86

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan penambahan jumlah dan sebaran subpenyalur LPG Tabung 3 Kg. Salah satunya mengusulkan pengangkatan pengecer menjadi subpenyalur.

“Kami sudah mengusulkan ke Pertamina bahwa pengecer-pengecer yang ada sebaiknya dapat diangkat menjadi subpenyalur/pangkalan. Diatur saja jaraknya, misal tiap 1 km itu ada 1 pangkalan,” kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Mustika Pertiwi dalam keterangannya.

Ia menjelaskan tahapan awal transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg tepat sasaran dilakukan melalui pendataan KTP pengguna dalam sistem berbasis web di subpenyalur/pangkalan resmi. Dengan demikian, pendataan itu tidak sampai ke level pengecer atau warung.

“Warung atau pengecer itu membeli LPG di pangkalan, jadi mereka pun terdaftar di situ. Tetapi memang kendalanya ketika pengecer itu membeli dalam jumlah besar, misalnya 10 tabung, maka dia mengurangi hak konsumen akhir untuk membeli langsung di pangkalan. Jadi ini yang harus diatur,” paparnya.

Pihaknya mengusulkan agar warung bisa diangkat menjadi subpenyalur/pangkalan resmi. Mustika meminta agar Pertamina mengidentifikasi warung-warung dengan penjualan LPG Tabung 3 Kg skala besar.

Baca Juga :   PIEP Catatkan Kinerja Positif dari Operasional dan Produksi di Semester I/2024

Usulnya, mengidentifikasi mana pengecer yang mendistribusikan paling banyak dan kemudian diangkat menjadi satu pangkalan supaya resmi.

Kementerian ESDM melihat implementasi pembelian LPG Tabung 3 Kg dengan KTP hingga saat ini masih belum maksimal. Berdasarkan data Kementerian ESDM per 31 Desember 2023, total NIK yang terdaftar baru 31,5 juta.

Angka tersebut masih cukup jauh dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1 s.d. 7 sebanyak 189,2 juta NIK. Oleh karena itu, Kementerian ESDM masih memberi kesempatan bagi pengguna LPG Tabung 3 Kg yang belum terdata untuk mendaftar.

Leave a reply

Iconomics