BPK: Total Kerugian Negara Dalam Kasus Jiwasraya Rp 16,81 T

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencapai Rp 16,81 triliun. Jumlah kerugian negara itu terdiri atas investasi saham senilai Rp 4,65 triliun dan investasi reksadana senilai Rp 12,16 triliun.

“Metode yang kami gunakan yakni total penghitungan kerugian negara pada dugaan kasus jiwasraya adalah pendekatan total loss di mana seluruh saham-saham yang diduga dibeli secara melawan hukum dianggap berdampak dan dinilai kerugian negaranya,” tutur Ketua BPK Agung Firman seperti dikutip Pusat Penerangan Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin (9/3).

Agung menuturkan, secara teknis penghitungan kerugian pendekatan total loss itu dilakukan dengan metode 2 hal: investasi saham dengan investasi reksadana. Yang sebenarnya keseluruhannya terkait dengan dana yang dikeluarkan untuk membeli unit penyertaaan reksadana subscription dengan underline efek-efek yang diduga dikembalikan oleh pihak terafiliasi dikurangi dana yang diterima yang berasal dari penjualan unit penyertaan reksadana.

“Kejadian adanya dugaan korupsi Jiwasraya pada 2008 hingga 2018 walau intensitasnya itu terjadi peningkatannya naik dari 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ke atas,” kata Agung.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 orang tersangka. Hendrisman Rahim (mantan Dirut Jiwasraya), Harry Prasetyo (mantan Direktur Keuangan Jiwasraya), Syahmirwan (mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya), Heru Hidayat (Preskom PT Trada Alam Minera), Benny Tjokrosaputro (Komut PT Hanson International) dan Joko Hartono Tirto (Direktur PT Maxima Integra).